Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera meminta jadwal pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan izin privatisasi beberapa perusahaan plat merah.
Menurut Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar saat ini pihaknya akan melakukan kordinasi dengan deputi terkait di Kementerian Negara BUMN.
“Kita akan kordinasikan hari ini dengan Deputi terkait. Nanti kita pelajari opsi-opsi yang tepat,” jelasnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (26/10/2009).
Menurutnya, ia belum memiliki jadwal pasti mengenai pertemuannya dengan DPR. Namun ia berharap pekan depan sudah bisa dikoordinasikan dan meminta waktu kepada DPR.
Privatisasi BUMN harus dilakukan setelah mendapat restu dari anggota dewan. Privatisasi tersebut salah satunya mencakup penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).
Perusahaan negara yang saat ini masih butuh restu DPR dalam melakukan privatisasinya adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV dan VII.
Sementara perusahaan plat merah yang sudah siap masuk lantai bursa antara lain: PT Krakatau Steel, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara privatisasi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan dilakukan melalui penerbitan saham baru (rights issue). (detikfinance, 26/10/2009)
indonesia makin liberal aja, pertanda akan segera hancur… Khilafah lah yang layak menggantikannya..
Jual aja semua biar keluarga anda juga hancur.Enak aja.. memangnya kekayaan ini milik keluarga menteri?! Dimana letak bahwa kekayaaan ini milik rakyat.Dasar Demikrasi ide khayal.Katanya milik rakyat.Ya terserah rakyat dong. DPR itu bukan wakil rakyat tetapi wakil perutnya sendiri.Ya Allah segerakanlah berdirinya Khilafah!!! Allahu Akbar.
Kenapa BUMN harus dijual? Karena kinerjanya jelek? Kalau karena itu, mungkin tidak akan laku. Dan tugasnya pak menteri untuk memperbaiki kinerjanya, bukan menjualnya. Kalau kinerjanya bagus, kenapa dijual? Itu kan aset kita yang jelas-jelas menguntungkan. Ingat, masih banyak rakyat miskin yang perlu diurus.
Ya Allah beri petunjuk kepada para pemimpin kami …
Berikan keberanian kepada para da’i untuk menyampaikan kepada para pemimpin itu, bahwa jalan-Mu adalah jalan yang terbaik … Amin.
bilangnya sih anti neolib……tapi buktinya berkata lain
Ayo Privatisasi terus… SEMANGAT ya… privatisasi saja semuanya..tanpa tersisa…PRIVATISASI? Lanjutkan.
Democrazy..githu lho…
sedikit sedikit privatisasi, sedikit sedikit privatisasi, koq privatisasi sedikit sedikit?
Kalo ngga punya kemampuan untuk memperbaiki kinerja BUMN yang merosot yg jgn mau di tunjuk jadi menteri atuh pak, kalo solusinya hanya privatisasi, masyarakat awam juga bisa jadi menteri dong! Lagian gimana mau bisa baik kinerjanya, wong orang yg di tunjuk untuk mengelola BUMN tersebut hanya terima laporan ABS, apalagi di dukung dengan perundang-undangan buatan manusia yg dibuat oleh mereka yg hanya duduk manis di senayan sana! yg nyusunnya aja pada ga benar, apalagi mau ngeharapin Undang Undangnya! Coba kalo pakai aturan Islam + terapkan syariah secara total dalam satu naungan negara khilafah di jamin makmur neh Indonesia!
negara itu harus mengayomi seluruh rakyatnya, yang kaya atau miskin. klo bumn dijual pasti yang beli orang2 kaya. berarti negara cuma perhatian sama orang2 yang kaya saja.
klo smua diprivatisasi anak cucu kita makan ap?????kembali pada pas33