HT: Otoritas Ramallah Berubah Menjadi Tameng Keamanan Penjajah

Ramallah- Hizbut Tahrir (HT) Palestina mengecam pidato Mahmud Abbas di Argentina, yang menegaskan komitmennya untuk tetap menempuh jalan negosiasi. HT menganggap Abbas tidak mewakili rakyat Palestina dan aspirasi mereka. HT juga menolak apa dikatakan Abbas bahwa “rakyat Palestina hanya berpikir di jalan menuju perdamaian dan negosiasi, tidak dengan cara yang lain.” Juga perkataan Abbas, “Kami tidak akan kembali ke intifadhah; karena kami telah menderita lebih dari seharusnya!”.

HT menegaskan bahwa pidato Abbas “sejalan dengan apa yang dia katakan sejak awal bahwa ia datang untuk mengakhiri penderitaan (orang-orang Yahudi )”!!.

Dalam pernyataannya hari ini, Rabu (25/11), HT menganggap bahwa Otoritas Palestina di masa Abbas “mengukuhkan dirinya secara jelas sebagai tameng keamanan bagi orang Yahudi. Sehingga orang yang mengancam keamanan orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang yang mengancam keamanan otoritas (Palestina).”

Sebagai penegasan sikapnya yang menolak mengakui legitimasi Otoritas Palestina; HT menmpik untuk menmpuh setiap jalan perundingan dengan penjajah yang ilegal, baik itu atas nama Otoritas Palestina atau atas nama “Negara”.

HT mengatakan bahwa “tidak ada legitimasi bagi seorang presiden atau sebuah pemerintahan di bawah pendudukan, sekalipun ada pihak apapun namanya yang bekerja menggantikannya.”

HT menilai bahwa “otoritas yang presidennya memerlukan izin dari penjajah untuk bepergian, para menteri dan anggota parlemennya ditangkaip di persimpangan jalan-jalan dan dari rumah-rumah mereka, bahkan para pemimpin organ-organ keamanannya ditahan dan dinterogasi para perwira penjajah kapan pun mereka mau, tidak dan tidak akan menjadi otoritas yang kuat, tetapi sangat lemah dab hina, tidak perlu seorang pun melakukan sesuatu untuk melemahkannya.”

HT menambahkan bahwa “otoritas yang dikontrol oleh perjanjian-perjanjian dengan batasan-batasan keamanan hanya akan menjadi tameng keamanan bagi penjajah. Seharusnya PLO dan para pemimpinnya  merasa malu sekiranya otoritas ini menjadi perpanjangan PLO. (infopalestina.com, 25/11/2009)