Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sekelompok oposisi anggota parlemen Kuwait telah mengajukan mosi “non-kooperatif” terhadap perdana menteri atas tuduhan korupsi.
Jika berlangsung, mosi ini akan dilakukan pada hari Selasa setelah rapat tertutup parlemen, dan bisa melengserkan Syekh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah.
“Mosi ini secara resmi telah diserahkan, dan pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 16 Desember,” ucap juru bicara parlemen Kuwait, Jassem al-Khorafi.
Mosi ini diambil setelah Syekh Nasser ditanyai di parlemen atas tuduhan bahwa kantornya menyalahgunakan jutaan dolar dalam pelaksanaan pemilu 2008.
Syekh Nasser, keponakan emir, adalah perdana menteri pertama yang ditanyai oleh majelis sejak demokrasi diperkenalkan di Teluk emirat pada tahun 1962.
Dia juga diminta keterangan tentang cek sebesar $ 700.000 yang ia keluarkan ke seorang anggota parlemen tahun lalu.
Permintaan untuk meminta keterangan perdana menteri ini diajukan pada bulan lalu oleh anggota parlemen oposisi Faisal al-Muslim.
Jika disetujui oleh mayoritas anggota parlemen, mosi itu akan dikirim ke emir yang kemudian bisa memecat perdana menteri atau membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu baru.
Negara Teluk ini telah diguncang kekacauan politik sejak awal 2006 ketika Syekh Nasser diangkat sebagai perdana menteri.
Sejak Februari 2006, parlemen telah dibubarkan tiga kali karena sengketa dengan pemerintah, dan Syekh Nasser telah lima kali dipaksa untuk mengundurkan diri. (mediaumat.com, 9/12/2009)
