Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Masalah yang satu belum selesai timbul masalah baru lagi. Salah satu masalah yang sedang panas saat ini adalah skandal Century yang melibatkan Gubernur Bank Indonesia (BI), saat itu, Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Alih-alih melakukan fungsi pengawasan, Bank Indonesia (BI) malah melakukan kesalahan serius dengan keputusannya yang memberikan dana talangan (bailout) kepada Bank Century, bank yang terkategori tidak layak mendapatkan bailout.
Sejak awal berdirinya pada 2004, sebagai hasil sebagai hasil merger tiga bank, Bank Century sudah bermasalah. Bahkan, pada Desember 2005, Bank Century dinyatakan dalam pengawasan intensif, dan pada 6 November 2008 dalam pengawasan khusus.
Jadi sebenarnya bank bermasalah tersebut lebih layak untuk ditutup bukan terus-menerus disuntik dana yang membengkak hingga 6,7 trilyun itu. Simpul Pengamat Ekonomi Perbankan Deni Daruri dalam talkshow Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-15, Sabtu, (19/12) di Wisma Antara Jakarta.
Karena bank tersebut rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century jauh di bawah syarat minimum yang 8 % itu bahkan hingga negatif. Dengan kenyataan itu saja seharusnya Century sudah bisa ditutup karena termasuk bank yang bobrok.
Deni pun memapakran bahwa pada rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) 13 November 2008 lalu, diketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi Ketua KSSK, mendapat penjelasan terperinci siapa saja para deposan tersebut, termasuk Budi Sampoerna yang menyimpan dana sebesar 1,5 triliun rupiah di Bank Century.
Tapi mengapa bailout dilakukan? Direktur Center of Banking Crisis itu, memprediksi hal itu dilakukan tiada lain hanya untuk menutupi kesalahan Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus menyelamatkan para deposan besar yang menempatkan dananya di Bank Century.
Karena itu, menurut Deni, keputusan rapat tertutup KSSK pada 21 November yang memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik patut dipertanyakan. Sebab, soal dampak sistemik itu belum diuji secara akademis. “Terkesan Menkeu menerima begitu saja penjelasan BI.”
Padahal, tambahnya, dalam rapat konsultasi KSSK sebelumnya, ada beberapa peserta rapat yang meragukan, bahkan tidak setuju, dengan alasan itu. Seperti Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.
Masalah tersebut diamati pula oleh Maruarar Sirait, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan yang juga menjadi pembicara dalam talkshow Century Gate Bukti Kebobrokan Sistem Korup-Sekuler itu.
“Sejak dua bulan lalu, kami melihat ada masalah serius dalam proses bailout Bank Century,” tandas penggagas Pansus Century itu dihadapan 350 peserta talkshow itu.
Ia pun menyadari bahwa banyak pihak yang meragukan keseriusan pansus tersebut, mengingat rekam jejak pansus sebelumnya, seperti pansus BLBI dan pansus BBM yang menguap begitu saja sehingga mengambang hingga sekarang. Apalagi ternyata pansus Century ini dipimpin oleh Idrus Marham, anggota Fraksi Golkar yang diduga terlibat kasus impor beras pada 2005 lalu itu.
Oleh karena itu Maruarar menegaskan agar publik terutama media massa dan ormas-ormas mengawal terus pansus Century ini. Sehingga bukan hanya mengetahui hasilnya tetapi mengetahui pula prosesnya. “Jadi masyarakat bisa bisa menilai siapa yang serius mengusut siapa yang mencoba menghalang-halangi”tandas anak politikus gaek PDI Perjuangan Sabam Sirait itu.
Lebih jauh dari itu, Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, mengajak masyarakat berfikir out of box, melihat masalah ini bukan hanya dari sisi adanya oknum bahkan rezim yang korup. Tetapi harus juga melihat bahwa masalah ini, hanya merupakan salah satu borok saja dari borok-borok yang terus muncul di permukaan.
Meskipun mayoritas penduduk ini Muslim bahkan para aparatur negara ini mayoritas Muslim tetapi Islam tidak bisa disalahkan. Karena hal borok-borok ini bermunculan justru ketika sistem Islam tidak dijalankan oleh pemerintah negeri ini.
“Islam tidak bertanggung jawab terhadap borok-borok ini. Maka pabrik yang menghasilkan borok itu yang harus dihentikan,” ujar Ismail yang menjelaskan bahwa pabrik borok itu tiada lain dan tiada bukan adalah sistem kapitalisme, yang memang sistem yang korup. Secara otomatis akan terus melahirkan rezim korup bila sistem ini terus digunakan.[] mediaumat.com
