Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Tahun 2010 akan ada 246 pemilihan kepala daerah (pilkada), terdiri tujuh pemilihan gubernur, 204 bupati dan sisanya walikota. Banyaknya pemilihan kepaka daerah tersebut patut dikawal karena diperkirakan akan terjadi korupsi masif.
Demikian disampaikan Legal advisor Partnership, Bambang Widjojanto, di sela diskusi Refleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 2009 dan Peluncuran Buku Profesor Krisna Harapan berjudul “Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung” di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (21/12/2009).
“Tahun mendatang akan diwarnai dengan korupsi dalam pemilihan kepala daerah karena ada lebih dari 200 pemilihan kepala daerah,” katanya.
Indikasinya, kata Bambang, karena selama ini belum pernah ada pemilihan yang benar-benar bersih dari politik uang. Selain itu setiap pilkada selalu ada ‘campur tangan’ kapitalisasi uang dari pemodal maupun dari APBD.
Disebutkan Bambang, berdasarkan hasil kajian Partnership, 60-70 persen dana APBD masuk ke Sekretariat Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan proyek-proyek dan biaya pemerintahan, hanya 30 persen yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Dengan besaran anggaran tersebut, dia mengatakan korupsi kerap terjadi pada proyek-proyek mercu suar. Karena anggarannya besar, penyimpangan jadi sulit dilacak. Apalagi biasanya sudah dilakukan sesuai ketentuan, meskipun sebenarnya sudah ada pengaturan dari awal, dimana sudah ditetapkan pemenangnya.
Bambang yang selama ini lebih dikenal sebagai kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah itu mengatakan, pihaknya akan memberdayakan tenaga relawannya untuk memantau pelaksanaan pilkada tahun 2010 nanti, khususnya penggunaan anggaran daerah.
Disebutkan Bambang, berdasarkan hasil audit BPK tahun 2008, dari 490 lebih daerah di Indonesia hanya 8 daerah yang laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Lainnya mendapatkan catatan atau masih disclaimer. (kompas.com, 21/12/2009)
