Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan oleh Universitas Ben-Gurion Israel, menyatakan bahwa mantan presiden AS Richard Nixon lah yang bertanggung jawab atas peperangan antara Mesir-Israel pada perang enam hari yang dikenal dengan perang “Yom Kippur”, hasil studi itu mencatat bahwa Washington adalah penyebab percepatan proses pecahnya perang.
Hasil studi ini dilakukan oleh seorang pakar Israel bernama Vitek Boas berdasarkan dokumen-dokumen rahasia yang baru-baru ini terungkap.
Menurut dokumen-dokumen tersebut dinyatakan bahwa Gedung Putih pada waktu itu tidak mengambil langkah untuk mencegah perang, dan lebih suka menutup mata untuk mengeluarkan peringatan apapun tentang bakal terjadinya perang.
Boas menambahkan bahwa Presiden AS Richard Nixon yang membuat kebijakan untuk “menutup mata” terhadap perang yang bakal terjadi pada periode sebelum pecahnya Perang Yom Kippur untuk mengejar suatu kebijakan yang berbeda dari apa yang dipraktekkan AS di masa lalu untuk menangani Timur Tengah, di mana pada waktu penasihat untuk Masalah Keamanan Nasional Henry Ksenhr lebih suka untuk berfokus pada pengelolaan arsip internal negaranya dan berusaha untuk memperkuat pilar aturan di belakang skandal Watergate yang akan mempengaruhi masa depan politik AS.
Hasil studi Israel juga menyatakan bahwa jalan buntu yang mengikuti kebijakan pemerintah AS di Timur Tengah menyebabkan pecahnya Perang Yom Kippur, setelah para pejabat Mesir menyadari, yang pada waktu itu dipimpin oleh almarhum Presiden Anwar Sadat bahwa pemerintah AS tidak peduli sama sekali dengan perundingan antara Mesir dan Israel atau tidak ada tekanan AS pada Israel untuk menarik diri dari wilayah Mesir dan wilayah Arab lain yang diduduki Israel; yang pada akhirnya membawa Mesir ke arah keengganan yang kuat untuk menemukan solusi politik sehingga akhirnya memutuskan untuk memasuki perang bersama dengan Suriah melawan Israel.
Studi menyimpulkan bahwa Mesir telah mengambil keputusan untuk berperang melalui visi yang didasarkan pada langkah yang diharapkan nantinya akan ada intervensi langsung dari Gedung Putih untuk pengembalian Sinai ke Mesir. (eramuslim.com, 2/1/2010)
