Rencana SBY Evaluasi Koalisi Goyang Pansus

Jakarta – Resonansi politik pernyataan Presiden SBY terhadap rencana evaluasi partai koalisi dan kabinet tidak kecil. Salah satunya berimbas di Pansus Century DPR yang kini tengah berjalan.

Cara SBY untuk mewarning mitra koalisi memang cukup jitu. Setidaknya pernyataan SBY seusai pelantikan Wakil Menteri Rabu (6/1) memiliki dampak politik yang tak kecil.

Salah satu pimpinan fraksi peserta koalisi SBY-Boediono merasakan imbas dari pernyataan Presiden SBY itu. Terutama bagi fraksinya khususnya di Pansus Century.

“Tadi Ketua Umum SMS saya, agar tidak terlalu kencang bersuara,” keluh sumber INILAH.COM yang juga anggota Pansus Century di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut sumber yang juga pimpinan fraksi ini, SMS berupa instruksi tersebut tidak terlepas dari pernyataan Presiden SBY terkait evaluasi koalisi dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. “Ya SMS itu terkait pernyataan Presiden SBY tentang rencana evaluasi,” akunya.

Namun Ketua FPD DPR Anas Urbaningrum yang menyebutkan, pernyataan Presiden SBY sama sekali tak menunjukkan koalisi rapuh. “Evaluasi memang harus dilakukan berkala. Merupakan bagian dari maintenance. Jangan dilihat negatif koalisi rapuh,” ujarnya di tempat yang sama.

Untuk membuktikan relevansi rencana evaluasi koalisi dan kabinet degan kinerja pansus Century memang sulit dilakukan. Setidaknya indikator untuk membuktikan itu cukup abstrak. Jika indikatornya dari tingkat pertanyaan para anggota pansus angket Century apakah kritis-obyektif atau justru melindungi saksi terperiksa juga tak mudah dilakukan.

Pasalnya, saksi yang dipangil Pansus Century saat ini belum termasuk signifikan terkait bailout Century. Saksi yang hadir dalam beberapa hari terakhir justru dari internal BI yang terkait dengan proses merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Sementara Ketua DPP PKS yang juga Wakil Ketua Pansus Century Mahfudz Siddiq menyambut positif rencana evaluasi koalisi oleh Presiden SBY, baik terkait dengan Pansus Century atau tidak.

“Jika evaluasi ini dikaitkan dengan angket Bank Century, yang perlu dievaluasi bagaimana komunikasi dan koordinasi antar unsur-unsur koalisi dalam menyikapi kasus Bank Century,” tegasnya.

Menurut Mahfudz, keberadaan Pansus Angket Century merupakan mandat dari rapat paripurna DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran UU dalam kebijakan bailout. Adapun Pansus Century bekerja berpijak atas hasil audit investigatif BPK. “Jadi perlu juga dievaluasi apakah ada unsur koalisi yang bekerja keluar dari frame hasil audit tersebut,” cetusnya.

Terpisah, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini merespons rencana Presiden SBY mengatakan cukup optimistis atas suksesnya program 100 jari kerja pemerintahan kabinet. “Kita optimistis 100 hari pemerintahan SBY-Boediono menjalankan program efektif. Tentunya kami siap,” ujarnya.

Ia mencontohkan indikator sukses program 100 hari KPDT di antaranya beberapa desa yang sebelumnya pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari Rp11 ribu setelah diberi bantuan menjadi Rp22 ribu, ada kenaikan dua kali lipat.

Selain itu, daerah yang belum teraliri listrik, selama tak kurang 100 hari kini telah teraliri listrik. “Sebelumnya beberapa daerah tertinggal tidak mendapat aliran listrik kita melakukan bantuan akhirnya teraliri listrik, hampir semua kabupaten daerah tertinggal,” ujarnya.

Entahlah, apakah pernyataan SBY terkait dengan evaluasi secara langsung maupun tak langsung sebagai bentuk warning ke partai politik peserta koalisi. Kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan. (8/1/2010)