Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA-Koordinator LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan berpendapat, pasar bebas Asian-China Free Trade Agreement (ACFTA) berpotensi menimbulkan ancaman PHK dan mematikan berbagai usaha kecil di tanah air.
“ACFTA jelas merugikan karena ancaman PHK dan deindustrialisasi,” kata Dani kepada Antara di Jakarta, Senin. Menurut Dani, pasar bebas tersebut hanya akan membuat Indonesia menjadi “bangsa kuli” sedangkan konsumsi nasional akan didikte oleh serbuan produk impor.
Hal tersebut, menurut dia, sangat disayangkan karena Indonesia adalah bangsa dengan sumber daya alam yang melimpah dan juga memiliki sumber daya manusia yang berjumlah sangat besar. “64 tahun kemerdekaan harusnya bisa mengubah kita menjadi bangsa produsen,” katanya.
Sebagai bangsa produsen, lanjut Dani, maka ekonomi Indonesia akan lebih mandiri dan lebih banyak lagi rakyat yang hidup di tahap sejahtera.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya konsolidasi pergerakan dari kaum muda dalam menolak penerapan pasar bebas tersebut.
Dani mengingatkan, sebelum ACFTA, Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru yang dinilai LSM KAU juga merugikan kondisi industri dan perekonomian nasional.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk tim khusus beranggotakan lintas departemen dan wakil dari dunia usaha untuk mengantisipasi ACFTA, sekaligus “Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area” (CEPT AFTA).
Perjanjian CEPT AFTA dimulai pada 1992 dengan ASEAN Free Trade Area dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Economic Community pada 2003 untuk direalisasikan pada 2015.
Pada 2002 disepakati perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi ASEAN China yang menjadi basis negosiasi ACFTA yang dilaksanakan pada 2004.
Sejak diberlakukan pada 2004, maka tarif nol persen terus berjalan dan berlangsung menjadi 8.654 pos tarif yang sudah nol sebelum 2010, dan selama ini terus berlangsung.
Untuk ACFTA pada 2010 sebanyak 1.597 pos tarif sehingga total sampai dengan Januari 2010 menjadi 7.306 pos tarif yang menjadi nol persen. (republika.co.id, 11/1/2010)
