Siapa ‘Korban’ Pertama Reshuflle Kabinet?

Jakarta – Pernyataan Presiden SBY terkait evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan koalisi bukanlah pepesan kosong. Pernyataan Presiden SBY tersebut tak ubahnya sebagai early warning.

Hal itu dimungkinkan tak lama lagi seiring dengan masa bakti pemerintahan SBY-Boediono selama 100 hari pemerintahan pada 28 Januari 2010 mendatang. Siapa ‘korban pertama’ reshuffle kabinet SBY?

Sinyalemen terkait reshuffle menteri di KIB II diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok.. Menurut dia, kemungkinan pergantian menteri di KIB II sangat mungkin. Hanya saja, Mubarok tidak menjelaskan secara konkret, kapan pelaksanaan reshuffle tersebut.

“Reshuffle mungkin saja terjadi. Cuma apakah SBY menunggu 100 hari program kerja, atau ada waktu lain, sampai saat ini belum diketahui. Pada kabinet periode 2004-2009 saja banyak yang di reshuffle, tentu ada kemungkinan terjadi juga pada periode ini. Apalagi jika KIB II sudah tidak ada sinergi lagi,” ujarnya, di Jakarta, Senin (11/1).

Mubarok menjelaskan, evaluasi koalisi termasuk kabinet di KIB II diukur dua hal. Pertama berpijak pada kontrak koalisi tertulis. Sedangkan ukuran lainnya, evaluasi berdasarkan manuver politik dari partai koalisi apakah keluar dari koridor atau tidak. “Contohnya dalam Pansus Bank Century, apakah parpol koalisi melanggar koridor koalisi atau tidak,” tegasnya.

Rencana reshuffle kabinet di KIB II juga kencang beredar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Di sela-sela pemeriksaan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular, isu soal pergantian menteri di KIB II menyeruak.

Seperti pernyataan Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far yang membenarkan perihal rumor tersebut. “Memang saya juga mendengar tentang rencana reshuffle kabinet di KIB II,” imbuhnya. Hanya saja, Marwan menolak berkomentar banyak perihal rumor tersebut.

Sebelumnya, pasca pernyataan Presiden SBY terkait rencana evaluasi kabinet dan koalisi, sumber INILAH.COM yang juga pimpinan fraksi di partai koalisi SBY-Boediono mengaku mendapat teguran dari ketua umum partainya agar tidak vocal dalam rapat Pansus Century. “Saya mendapat teguran dari Ketum, agar tidak kencang di pansus,” ujarnya yang juga anggota Pansus Angket Century.

Terkait rencana reshuffle ini, beredar kencang tentang beberapa pos menteri yang berpotensi diganti terutama kursi yang ditempati aktivis partai politik. Tidak jelas pos yang akan digeser. Hanya saja, jatah kursi PKS bisa menjadi salah satu partai yang menjadi ‘korban’ reshuffle perdana Presiden SBY.

Sebagaimana diketahui, di KIB II ini, PKS mendapatkan empat kursi menteri yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Tifatul Sembiring), Menteri Sosial (Salim Jufrie Assegaf), Menteri Pertanian (Suswono), dan Menteri Riset dan Tekhnologi (Suharna Suryapranata).

Ketika dikonfirmasi perihal ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal justru menantang agar mengecek kinerja menteri yang berasal dari PKS. Menurut dia, menteri-menteri yang berasal dari PKS menjalankan tugas dengan baik. “Boleh dicek bagaimana kinerja menteri dari PKS yang menjalankan tugasnya dengan sigap dan penuh komitmen,” ujarnya.

Munculnya nama PKS sebagai ‘korban’ pertama reshuffle dikait-kaitkan dengan dinamika Pansus Century yang kini tengah berlangsung di parlemen. Dalam beberapa momentum, PKS justru pisah dengan induk koalisi yaitu Partai Demokrat.

Misalnya, saat pemilihan Ketua Pansus Century, justru PKS jalan sendiri dengan mengusung calonnya, Mahfudz Siddiq. Padahal, koalisi SBY-Boediono mendukung nama Idrus Marham. Dalam beberapa pemeriksaan, suara politisi PKS juga cukup kencang.

Ketika dikonfirmasi perihal rumor reshuffle kabinet, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum mengaku tidak mengetahui perihal infomasi itu. Anas mengaku, ia hanya mengetahui akan nada evaluasi terhadap koalisi.

“Yang ada adalah evaluasi koalisi. Itu adalah hajat dan kepentingan bersama agar koalisi benar-benar dijalankan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Presiden juga sangat berkepentingan, karena stabilitas dan efektifitas pemerintahan adalah hal yang sangat penting,” tegasnya ketika ditemui di sela-sela rapat Pansus Century DPR.

Menurut Anas, SBY berkomitmen untuk bekerja yang terbaik dan meningkatkan prestasi demi akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat. “Karena itu komitmen, konsistensi dan etika berkoalisi amat penting. Seia sekata dan senasib sepenanggungan dalam berkoalisi adalah pilihan yang bertanggungjawab,” cetusnya.(inilah.com, 12/1/2010)