Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Kritik terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPR dan sejumlah pejabat tinggi negara sebanyak 20 persen terus mengalir. Kenaikan tersebut dinilai sebagai pemborosan dan keputusan tidak berhati nurani.
“Lengkap sudah kesimpulan kita kalau mereka memang tidak mempunyai nurani,” kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom, Kamis (28/1/2010) malam.
Menurut Salang, kenaikan tersebut tidak realistis dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Sementara ribuan buruh terancam akan kehilangan pekerjaannya akibat perdagangan bebas.
“Jadi kapan mereka bicara soal rakyat?” sindirnya.
Alasan peningkatan produktivitas dan mencegah korupsi, kata Salang, dianggap tidak relevan. Kenaikan gaji belum memiliki korelasi dengan aktivitas korupsi.
“Belum ada bukti peningkatan gaji diiringin berkurangnya korupsi di kalangan pejabat kita,” tukasnya.
Salang menduga, keputusan kenaikan gaji telah didesain sejak awal oleh DPR dan Pemerintah. Keduanya telah bersekongkol untuk menguras habis uang rakyat.
“Utang kita semakin besar tiap tahun. Bukan untuk rakyat malah untuk dipakai beli fasilitas pejabat dan kenaikan gaji, gimana ini?” tandasnya.
“Kita berharap keputusan itu dibatalkan dan pejabat kita, anggota DPR lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (detik.com, 29/1/2010)
memang para pemimpin kita ini buta mata buta hati, alih-alih mencegah korupsi selama sistimnya msh kapitalis korupsi tetap akan berjalan, kecuali diganti dg sistim Islam
Bukankah pantas kalau para pejabat itu dimakzulkan saja?!
kalo yang begini semoga saja batal kenaikannya. tapi yang terjadi malah berhasil kenaikannya. ya Allah lindungilah umat ini dari tangan-tangan penguasa yang munafik dan berilah kami kekuasaaan untuk menegakkan khilafah di bumi ini.