Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA- Purnawirawan Angkatan Darat (AD) menganggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) liberal. Karena itu, Indonesia butuh diselamatkan. Demikian dikatakan oleh Letjen Kiki Syahnakri, Purnawirawan AD. Menurutnya kini, ada masalah fundamental. Contohnya, kata dia, UUD 1945 kini dianggap sudah keluar dari roh ke-indonesiaannya.
“Terlalu gamblang di liberalisme, contohnya keberadaan DPD, DPR itu mencontoh amerika,” katanya dalam jumpa persnya, Jumat (29/1). Bahkan, kata dia, ekonomi Indonesia kini juga liberal, sebab pro pasar bukan pro rakyat. Karena sebab-sebab utama tersebutlah, menurut Kiki, ada sejumlah orang yang ingin kembali meluruskan berbagai hal tersebut. “Inilah jalan reformasi. Seharusnya reformasi itu mengembalikan roh pancasila,” katanya.
Hal tersebutlah yang mendorong para purnawirawan AD dan berbagai elemen masyarakat berkumpul di gedung PP Muhamadiyah. Dengan menamakan kelompoknya Gerakan penyelamatan bangsa, sekumpulan orang ini melakukan pertemuan pertama. Pertemuan tertutup yang berlangsung sejak Pk 13.00 hingga Pk 16.30 WIB tersebut dihadiri oleh 29 orang yakni diantaranya ketua PB Muhamadiyah Din syamsuddin, Mantan anggota DPR Ali Muchtar Ngabalin, Jenderal Ryamizard RC, Mantan Menko ekuin Kwik Kian Gie, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tutty Alawiyah, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Ton Abdillah, letjen Kiki Syahnakri dari Persatuan Purnawirawan AD, Letjend Purn Soerjadi mantan wakasad, Syamsul Muarif. Dari SOKSI, Syaeful Bahri Ansori dari PBNU Chusnul Mariyah dari UI, Mantan Kapolri Widodo Budidarmo, serta Khofifah Indar Parawansa Mantan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 29 orang ini, menurut Kiki, merupakan tokoh-tokoh lintas agama dan golongan. “Yang terpenting adalah non parpol,” tegasnya.
Selain membicarakan tentang liberalisme, menurut Kiki dalam jumpa persnya, pertemuan ini juga membahas masalah-masalah aktual seperti kasus Bank Century. “Kasus ini memiliki potensi akan bermuara pada perpecahan bangsa, dan kita tak ingin begitu,” katanya. Bahkan, ia menambahkan, jika ada keributan di Jakarta ia mengkhawatirkan akan sampai ke Papua. “Nanti malah ada pernyataan Papua ingin keluar dari NKRI,” kata dia. Karena itu, ia menyatakan bahwa aktor-aktor di bangsa ini seharusnya lebih waspada. Panitia khusus hak angket Bank Century, kata dia, jangan kemudian bermuara pada kompromistik yang transaksional. Diharapkan pansus benar-benar jujur, arif, bijaksana dan pro rakyat. Gerakan ini, kata Kiki, sangat menghindari agar bangsa ini tak pecah akibat kasus-kasus aktual tersebut. Kiki juga menegaskan, di dalam pertemuan tersebut tidak ada dukung mendukung, sebab topiknya adalah penyelamatan bangsa. Karena, kata dia, ada beberapa skenario yang disinyalir berkembang. “Terburuknya akan terjadi pemakzulan,” katanya. Namun, tambahnya, Itu msh konstitusional. Gerakan ini, kata Kiki lebih mengkhawatirkan adanya gerakan parlementer yang indikasinya diluar konstitusi itu.
Senada dengan pernyataan tersebut, Ali Muchtar Ngabalin menjawab pertanyaan wartawan bahwa pertemuan tersebut terjadi berdasarkan keprihatinan. “Bangsa ini kalau dibiarkan begini tidak bisa, maka banyak hal yang harus dievaluasi dan dibicarakan,” katanya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat para anggota gerakan tersebut akan mendatangi DPR RI,kmudian menyampaikan dukungan kepada anggota pansus serta menyampaikan petisi kepada pimpinan parlemen. “Agar semua keputusan-keputusan politik disana itu, tidak diintervensi kekuasaan manapun,” tegasnya. Itulah sebabnya, gerakan tersebut membentuk sebuah tim inti yang terdiri dari Kiki Syahnarki, Syamsul Muarif, Ma’mun Murod Al Barbasy, Ali Muchtar,Syaeful Bahri ansori, dan Chusnul Mariyah. Tujuh orang itu yang akan merumuskan petisi untuk pernyataan keprihatinan dan mendeklarasikan gerakan penyelamatan bangsa.
Sementara dalam salinan notulensi rapat yang didapatkan Republika, tertera bahwa Ali Muchtar Ngabalin mengungkapkan bahwa demonstrasi kemarin baru mukadimah. Selain itu, ada juga pernyataan kwik kian gie terkait pansus yang berbunyi kalau pansus masuk angin, tim 9 akan mengeluarkan laporan tersendiri. Ada juga pernyataan Sayidiman yang mengatakan politik Indonesia liberal saat ini sudah kebablasan, reformasi dikuasai oleh asing, dimanfaatkan asing. Usaha mereka sudah berhasil, UUD 1945 telah direformasi, maka saat ini tidak bisa diam. Didalamnya juga terdapat pernyataan jenderal Ryamizard Riacudu mengatakan bahwa ketika bicara NKRI, maka pancasila dan UUD 1945 harus utuh. Padahal, ada 96 pasal dibuat orang asing. “NKRI bukan milik bangsa lain bukan sekelompok orang atau partai, semua berkewajiban untuk memperbaiki,” katanya. Karena itu, Ryamizard mengatakan sepakat untuk melakukan penyelamatan. (republika.co.id, 29/1/2010)
