Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA– Kenaikan gaji pejabat dan menteri mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit.
Arbi mengungkapkan, tidak ada keuntungan yang didapatkan pemerintah dalam kenaikan gaji para pegawai dan menteri tersebut. “Nggak masuk akal sehat,” ucapnya ketika dihubungi Republika, Sabtu (30/1).
Jika alibi yang digunakan pemerintah untuk menaikkan gaji tersebut adalah untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, dia menilai hal itu tak tepat. “Kenaikan yang terjadi, tidak akan dapat menutupi nafsu (korupsi) karena kenaikannya terlalu kecil,” ucapnya. Namun, kenaikan tersebut, berdampak besar kepada masyarakat di bawah.
Selain itu, dengan adanya kenaikan gaji tersebut, dia menilai akan semakin memperlebar jarak antara masyarakat miskin dengan para pejabat. “Empati para pejabat harus lebih ditingkatkan,” tuturnya. Dengan kondisi masyarakat yang masih dilingkupi kemisikinan, hal tersebut semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.
Dia menilai, kenaikan gaji tersebut telah merenggut keadilan dari masyarakat. “Apa yang didapat masyarakat saat ini, tidak sebanding dengan besarnya gaji yang didapat para pejabat pemerintah,” ujarnya. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah mereview kebijakan kenaikan gaji tersebut.
Masyarakat pun, dinilainya tak bisa berbuat banyak. “Empati pemerintah sangat kurang,” ucapnya. Berbagai demonstrasi, kritikan, dan kecaman yang dilontarkan kepada pemerintah, dianggap Arbi tak mendapat respon dari pemerintah. “Nggak ada follow upnya sama sekali,” pungkasnya. (republika.co.id, 30/1/2010)
