Rezim Mesir Ketakutan Akan Konsekuensi Dari Pemisahan Sudan Selatan

Menteri Negara Urusan Hukum di Mesir, Mufid Shihab, sangat berharap agar tidak terjadi pemisahan Sudan selatan dari utara, dan berkata: “Dalam kondisi terjadi pemisahan kedua pihak akan terseret pada konflik masa depan antara kedua negara. Dan itu akan berpengaruh buruk terhadap Mesir, sebab ini berarti sebagai pertanda mulainya situasi kerusuhan.”

Menteri itu menyadari akan bahaya pemisahan Sudan selatan, tetapi pada saat yang sama, rezim dimana menteri ada didalamanya, yakni rezim Mesir justru mengakui gerakan separatis di Sudan selatan!

Sambutan standar pejabat tinggi terhadap pemimpin gerakan separatis, Selvakir oleh Presiden Mesir, menjadikan seolah pemimpin gerakan separatis itu adalah seorang  presiden! Ini menunjukkan adanya kontradiksi atau keterlibatan rezim Mesir. Dengan demikian, peringatan menteri itu dapat diartikan sebagai penipuan pada rakyat.

Seharusnya, Mesir bereaksi atas gerakan separatis jika Mesir tidak menginginkannya dan tidak berharap pemisahan Sudan selatan. Mengingat Sudan selatan dan utara merupakan wilayah dibawah kekuasaan Mesir sampai tahun 1956. Sehingga pengakuan pemisahan Sudan seluruhnya dari Mesir pada tahun itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap umat.

Sekarang, secara implisit rezim Mesir mengakui pemisahan itu, dan tidak melakukan sesuatu apapun untuk mencegah pemisahan Sudan selatan, padahal ia tahu persis bahayanya terhadap Mesir. Dengan begitu, ini merupakan bentuk pengkhianatan baru. (kantor berita HT, 14/2/2010)