Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
SOLO – Selama lima tahun terakhir, anggaran penanggulangan kemiskinan yang meningkat hingga 250 persen hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 2 persen. Target penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen yang tidak tercapai pada tahun 2010 pun dimundurkan menjadi tahun 2014.
Berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk rakyat miskin (raskin), hingga otonomi daerah (otda) ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Ini dikatakan Koordinator Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) Fakhrul Syahmega di Kota Solo, Kamis (15/4/2010).
SAPA merupakan program bersama dengan pemerintah dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan selama ini hanya menyentuh simtom (gejala) dan bukan akar masalah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, dinilai Fakhrul, selama ini juga tidak terintegrasi dengan baik.
“Pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan dari pusat berbeda-beda. Kebijakan pemerintah pusat kadang-kadang juga tidak responsif terhadap kondisi riil masyarakat,” kata Fakhrul.
Untuk itu, menurutnya, pihaknya akan mengajukan dua usulan kepada pemerintah, yakni penghapusan hutang untuk dialihkan ke program penghapusan kemiskinan. Ironisnya, dana untuk penanggulangan kemiskinan selama ini berasal dari utang luar negeri.
“Pajak yang terus bertambah dan ditang gung rakyat itulah yang digunakan untuk bayar hutang. Jumlahnya bisa mencapai Rp 100 triliun, lebih besar dari dana penanggulangan kemiskinan,” kata Fakhrul.
Usulan lainnya adalah penanganan kemiskinan yang didesentralisasi. Program penanggulangan disesu aikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah miskin masing-masing. (Kompas.com, 15/4/2010)
