Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
MATARAM-Politikus yang juga tokoh militer Indonesia Jenderal TNI (Purn) H Wiranto, mengatakan, infiltrasi (penyusupan) asing kembali mengancam blok Ambalat, Kalimantan Timur. “Ambalat kembali terancam infiltrasi asing dan hal itu tidak boleh dibiarkan karena berkaitan dengan perlindungan bangsa,” kata Wiranto, usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi NTB, di Mataram, Sabtu.
Wiranto diminta penegasannya soal Ambalat karena sempat menyinggung masalah itu saat menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan kader Partai Hanura NTB. Dalam pidato politiknya, ia mengemukakan bahwa rakyat Indonesia harus selalu terlindungi, demikian pula harta kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk blok Ambalat yang menurutnya kini kembali terancam infiltrasi asing.
“Sekarang Ambalat diincar lagi, sehingga kita (Indonsia, Red) harus menyikapinya secera tegas,” ujarnya. Ketika ditemui usai Pembukaan Musda DPD Partai Hanura NTB itu, Wiranto kembali menegaskan bahwa masalah Ambalat merupakan persoalan bangsa sehingga cara menyikapinya pun harus secara kebangsaan.
Seperti diketahui, konflik di Ambalat ini terjadi menyusul klaim Malaysia atas wilayah itu. Malaysia melalui perusahaan migasnya, Petronas, bahkan pada 16 Februari lalu telah memberikan konsesi blok kaya migas itu kepada The Royal Dutch/Shell Group (perusahaan patungan Inggris-Belanda).
Berdasarkan data Ditjen Migas Departemen energi dan Sumber Daya Mineral, kawasan Ambalat itu mempunyai kandungan minyak yang sangat besar, diperkirakan mencapai 700 juta hingga satu miliar barel, sementara kandungan gasnya diperkirakan lebih dari 40 triliun kaki kubik (TCF).
Klaim pihak Malaysia itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Indonesia yang merasa lebih dulu menguasai wilayah itu, apalagi sebelumnya Indonesia juga telah memberikan konsesi pengelolaan migas blok Ambalat kepada perusahaan Italia, ENI, serta Blok East Ambalat bagi perusahaan Amerika Serikat (AS), Unocal. (republika.co.id, 1/5/2010)
