Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Muhammad Hanif Atmar memperingatkan eskalasi aksi teroris selama beberapa tahun terakhir di Kabul, Kandahar dan Zabul. Di depan anggota Senat Afghanistan, Atmar menjelaskan instabilitas di sembilan provinsi utara dan selatan Afghanistan.Menyusul meningkatnya aksi teroris di Afghanistan, anggota Majelis Nasional dan Senat negara ini memanggil pejabat keamanan termasuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan pejabat keamanan nasional untuk dimintai keterangan. Meski Mendagri Afghanistan mengemukakan kesiapan petugas keamanan dalam menghadapi gelombang baru perlawanan bersenjata terutama di ibukota, namun, masalah penting yang dikemukakan secara hati-hati oleh Atmar adalah kejahatan yang dilakukan tentara AS dan NATO baru-baru ini di Kandahar dan Zabul.
Para analis politik menilai eskalasi keamanan yang terjadi di Afghanistan berkaitan erat dengan kebijakan Amerika Serikat meningkatkan instabilitas di Afghanistan. Bukan hanya analis kawasan yang mengungkapkan demikian. Bahkan, para analis Afghanistan di Barat sendiri juga menilai kebijakan AS meningkatkan instabilitas dan kekerasan di Afghanistan. Dengan cara ini, AS dan NATO punya alasan untuk menempatkan militernya di negara ini.
Realitasnya, selama sembilan tahun pendudukan Afghanistan oleh AS dan negara-negara anggota NATO, milisi teroris semakin berkembang biak dan keamanan tidak kunjung pulih. Para analis media Barat sendiri memperingatkan dampak buruk kelanjutan militer AS dan NATO di Afghanistan.
Dengan demikian, keberadaan militer asing di Afghanistan bukan hanya tidak membantu mengatasi masalah keamanan, bahkan berganti menjadi pemicu instabilitas di negara ini. Karena milisi teroris serta tentara AS dan NATO menjustifikasi kejahatannya di Afghanistan dalam bentuk operasi yang kontraproduktif. Hal ini menyebabkan rakyat Afghanistan semakin terancam ketakutan dan kekalutan. Terkait hal ini, statemen Mendagri dan ketua parlemen Afghanistan mengenai sejumlah kekacauan di negara ini menunjukan pentingnya masalah tersebut.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan Pakistan dan Afghanistan berupaya meningkatkan kerjasama kedua negara untuk menghadapi milisi teroris dan mengokohkan keamanan perbatasan bersama. Sikap ini bukan hanya tidak konstruktif, bahkan berputar mengelilingi masalah utama terorisme yaitu tentara agresor dan teroris yang dibentuk selama bertahun-tahun oleh lembaga intelejen AS dan Barat di Afghanistan.
Di mata para analis politik, selama AS dan NATO menyerang warga sipil Afghanistan dan kelompok teroris meningkatkan aksinya dalam rangka mendongkrak produksi narkotika akibat kebijakan keliru AS dan NATO di Afghanistan, pemerintah Kabul tidak akan bisa mengatasi masalah keamanan di negaranya sendiri. Sejatinya masalah ini merugikan kepentingan Afghanistan dan regional. (mediaumat.com, 6/5/2010)