Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pangkalpinang- Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat pada tahun 2007 ada sekitar 5.000 perempuan seks komersial (PSK) yang bekerja di Provinsi Bangka Belitung di perbagai lokalisasi dan tempat lainnya.
“Dari tahun ke tahun terjadinya peningkatan sekitar 5-10 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan PSK, Dinas Sosial Provinsi bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota serta dinas terkait lainnya berupaya menekan jumlahnya dengan mengadakan razia,” kata Nizwan S, Kasi Tuna Sosial dan Napza Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Metro Bangka Belitung Senin, 10 Mei 2010.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah PSK yang cukup tinggi itu dikarenakan daerah Bangka Belitung kini menjadi sebuah wilayah yang cukup pesta perkembanganya yang berakibat munculah persoalan sosial, ada penawaran dan ada permintaan.
“Sekarang ini mulai marak kasus trafficking anak-anak di bawah umur untuk dijadikan PSK di provinsi ini dengan embel-embel akan dipekerjakan dengan layak dengan gaji yang mengiurkan,” jelas Nizwan.
Gejala sosial demikian mempercepat jumlah PSK datang ke Bangka Belitung, sehingga dari data 5000 PSK pada 2007 meningkat per tahunnya sekitar 5 sampai 10 persen. Oleh karena itu, untuk menekan peningkatan jumlahnya perlu diadakan razia secara rutin dan membinanya.
Selain itu, ada upaya yang dilakukan dengan melaukan pendekatan kepada germo atau mami dengan meminta data-data jumlah PSK yang masuk dan keluar di sejumlah lokalisasi. Misalnya di Patir Enam dan Teluk Bayur di Pangkalpinang
Bantuan Dialihkan
Kendati jumlah PSK terus meningkat, pihak Dinas Sosial dan Kesejahteraan Bangka Belitung, sejak 2003 tidak lagi menganggarkan bantuan untuk pembinaan PSK.
“Selama ini, program bantuan yang dikucurkan untuk memenuhi keterampilannya seperti menjahit, tak efektif. Tioh mereka kembali lagi menggelutinya profesinya sebagai PSK,” ujarnya.
“Sejak tahun 2003-2008 bantuan itu ada, sekarang sudah dialihkan ke program pemberdayaan sosial,” tegasnya.
Namun walaupun tidak ada program bantuan, katanya pemerintah tetap melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan terhadap PSK dengan melakukan sosialisasi dampak dari hubungan seks bebas yang berakibat terkena penyakit HIV. Hal ini dilakukan setiap tahun. Sedangkan program kegiatan lainnya itu selalu mengadakan tes urine untuk mengetahui penyakit yang diderita para PSK, sehingga tampak penyakit jenis apa saja yang menerpa para PSK di sejumlah lokalisasi. Penangananya akan efektif oleh Dinas Kesehatan.
Sahirman Kadis Dinas Kesejahtraan Sosial Provinsi Bangka Belitung menambahkan terkait dengan latar belakang pendidikan PSK. Ia menilai, pendidikan para PSK tak sedikit yang mengenyam SMA dan ada yang D3.
“Kalau motifnya itu balas dendam terhadap laki-laki, maka akan sulit dibina atau karena dirinya sudah terkena penyait HIV lalu ada tujuan untuk menyebarkannya ke orang lain, tentu sulit diberi jalan yang benar. Ada juga yang bisa dibina itu karena latar belakang ekonomi itu bisa dibina,” tambahnya. (Harian Metro Bangka Belitung, 11/5/2010)
