YOGYAKARTA – Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sudah pasti akan berimbas ke masyarakat. Walaupun untuk pelanggan golongan 450 VA-900 VA diputuskan tidak naik, namun bagi industri dampaknya akan sangat terasa. Bahkan bisa berujung ke pemutusan hubungan kerja (PHK).Apalagi di Yogyakarta, sebagian besar roda perekonomian masyarakatnya digerakkan oleh industri berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau besar yang tergantung pada pasokan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan manajemen pengelolaan aset sebagai kompensasi atas kenaikan TDL, bisa jadi akan banyak usaha yang mengalami kolaps, yang bermuara pada PHK bagi buruh atau karyawan.
“Ujung-ujungnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran,” ungkap Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono, di Yogyakarta, belum lama ini.
Meskipun kenaikannya tidak secara langsung menyentuh masyarakat pengguna atau rumah tangga, akan tetapi ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan TDL ini.
“Paling tidak, tetap akan ada kenaikan biaya dalam bidang usaha atau industri, sehingga ada kemungkinan beberapa produk di pasaran akan naik juga seiring naiknya TDL,” ujar Tunjung saat menjadi pembicara di kampus UMY.
Dia memprediksikan, sudah pasti industri berskala UMKM atau besar akan terpukul dengan kebijakan ini. Seperti diketahui, setelah melalui rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pemerintah akhirnya menetapkan TDL naik 10 persen terhitung per 1 Juli 2010 mendatang bagi pengguna non 450 dan 900 KWh (R1), sementara kenaikan bagi pengguna R1 ditolak oleh DPR.
Jika kenaikan dibatasi pada non-pengguna 450 dan 900, artinya kenaikan ini memang tidak menyentuh langsung masyarakat atau kebutuhan rumah tangga, yang kebanyakan menggunakan listrik 450 dan 900 KWh. Namun, kebijakan ini tetap saja menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. (okezone.com, 18/6/2010)
tetap saja kapitalisme tidak akan pernah berpihak pada masyarakat…
Bukan Kapitalis jika kebijakan berpihak kepada rakyat kecil, Pengusaha kecil dan menengah gigit jari, buruh jadi korban lagi.
ilusi kesejahteraan di bawah naungan demokrasi..terapkan syariah untuk indonesia yg lebiuh baik