PENGUASA KHIANAT MENZALIMI RAKYAT

[Al-Islam 513] BELUM juga secara resmi diberlakukan, kebijakan Pemerintahn untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai 1 Juli 2010 ini telah menimbulkan dampak negatif yang amat nyata. Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sudah mulai naik, bahkan sejak beberapa pekan lalu. Di Pasar Kemiri Depok Jawa Barat, misalnya, kenaikan bahan-bahan pokok sudah terjadi sejak sebulan lalu. “Kenaikan ini terjadi secara bertahap. Ada yang tiap pekan naik, ada juga yang tiap hari naik,” kata Mia (36), pedagang Pasar Kemiri, Senin (28/6).

Beras bermutu baik naik dari Rp 6.300,- menjadi Rp 7.000,-; daging dari Rp 18 ribu menjadi Rp 25 ribu; seikat sawi dari Rp 1 ribu menjadi Rp 3 ribu; mentimun dari Rp 2 ribu/kg menjadi Rp 4 ribu/kg; bawang merah naik 100 persen menjadi Rp 15 ribu/kg; bawang putih naik Rp 8 ribu menjadi Rp 25 ribu/kg; cabai merah keriting yang semula berkisar Rp 12-15 ribu/kg naik menjadi Rp 35 ribu/kg. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok ini terjadi di berbagai daerah di Tanah Air (Republika, 29/06/2010).

Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti, menilai ada dua faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok kali ini. Pertama karena faktor musiman, dan kedua efek psikologis rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik. Harga ini akan terus merangkak naik hingga bulan puasa dan saat Lebaran. Dari sisi psikologis, rencana kenaikan TDL pada awal Juli ini membuat tekanan harga semakin besar (Republika.co.id, 28/6).

Kenaikan TDL juga secara langsung berpengaruh terhadap industri. Salah satunya, misalnya, industri sepatu. “Multiefek kenaikan TDL sangatlah besar,” kata Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Cabang Jawa Timur, Sutan RP Siregar di Surabaya, Jumat (25/6). Menurut dia, kalau salah satu komponen pendukung mengalami kenaikan, dipastikan berpengaruh ke komponen lainnya seperti bahan baku. “Apalagi, 70 persen hingga 80 persen bahan baku industri sepatu didatangkan dari dalam negeri,” ujarnya (Republika.co.id, 25/6).

Efek lain dari kenaikan TDL adalah meningkatnya pengangguran. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29/6), mengatakan, berdasarkan perhitungan, kenaikan TDL 10 persen berpotensi meningkatkan pengangguran hingga 1,17 juta tenaga kerja (Republika.co.id, 29/6).

Namun demikian, tampaknya Pemerintah belum cukup puas membebani rakyat. Pemerintah melihat rakyat seolah belum cukup menderita. Pasalnya, setelah menaikkan TDL, mulai tahun ini pula Pemerintah segera merealisasikan rencananya untuk mengurangi BBM subsidi untuk masyarakat (Republika.co.id, 25/6).

Sebelumnya, muncul wacana bahwa subsidi BBM untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) akan dikurangi. Namun, karena besarnya reaksi penolakan masyarakat, kebijakan ini tampaknya tidak akan diberlakukan dalam jangka pendek. “Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada rencana dalam jangka pendek mencabut BBM subsidi untuk sepeda motor. Tidak ada itu,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Saleh (Republika.co.id, 24/6).

Boleh jadi Pemerintah memang sekadar “menunda” kebijakan pengurangan subsidi BBM untuk masyarakat menengah ke bawah ini. Namun, bukan berarti kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan di masa datang. Apalagi PT Pertamina tahun ini gagal mendapatkan dana program kewajiban memberikan pelayanan publik (public service obligation/PSO) dari Pemerintah. Program BBM PSO untuk wilayah Medan, Sumatra Utara, yang biasanya ditangani Pertamina, tahun ini jatuh ke tangan Petronas, perusahaan minyak asal Malaysia. Kegagalan jajaran direksi memperjuangkan Pertamina mendapatkan PSO dalam jumlah besar berdampak sangat kompleks bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan dan distribusi minyak dan gas itu. Karena itu, PT Pertamina sebagai salah satu pemasok BBM berencana mem-PHK ribuan karyawannya secara massal (Republika.co.id, 25/6).

Selain itu, dengan gagalnya PT Pertamina mendapatkan dana program kewajiban memberikan pelayanan publik (public service obligation/PSO) dari Pemerintah, tidak ada jaminan bahwa pada masa-masa mendatang Pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM untuk masyarakat secara umum. Apalagi rencana PT Pertamina untuk mengurangi SPBU yang menjual BBM PSO sudah diwacanakan (Mediaindonesia.com, 24/6).

Penguasa Khianat

Masyarakat kebanyakan mungkin tidak pernah membayangkan berbagai kebijakan Pemerintah yang merugikan rakyat-seperti: kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL); pengurangan/pencabutan subsidi BBM; kenaikan tarif air (PDAM); pengurangan subsidi pertanian/pupuk, kesehatan, pendidikan; pemberhentian program BLT yang katanya sebagai kompensasi dari kenaikan BBM; dll-benar-benar akan berulang menimpa mereka. Pasalnya, berbagai kebijakan semacam itu tentu tidak pernah sama sekali menjadi bahan kampanye para calon penguasa atau calon wakil rakyat saat-saat menjelang Pemilu, termasuk Pemilu 2009 lalu. Saat-saat menjelang Pemilu yang mereka kampanyekan di hadapan rakyat justru semuanya manis, tak ada sedikit pun yang pahit, seperti: sekolah gratis, kesehatan gratis, program BLT dilanjutkan, penciptaan lapangan kerja, dll. Singkat kata, saat-saat menjelang Pemilu, semua calon penguasa dan calon wakil rakyat ramai-ramai mengkampanyekan program-program pro rakyat. Saat itu tak ada sama sekali isu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL); pengurangan/pencabutan subsidi BBM; kenaikan tarif air (PDAM); pengurangan subsidi pertanian/pupuk, kesehatan, pendidikan; pemberhentian program BLT; dll. Faktanya, setelah mereka berkuasa, justru kebijakan-kebijakan yang semacam ini-yang nyata-nyata kontra dengan kepentingan rakyat-yang banyak mereka lahirkan.

Jelas sudah, perilaku politik para penguasa dan waklil rakyat saat ini penuh dusta dan khianat. Mereka gemar menzalimi rakyat.

Buah Demokrasi

Diakui atau tidak, munculnya para penguasa dan wakil rakyat yang kerap berdusta dan mengkhianati rakyat adalah buah dari sistem demokrasi. Demokrasi hanya membajak suara mayoritas rakyat untuk kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Setelah kekuasaan dan kekayaan didapatkan, rakyat pun segera dilupakan.

Klaim bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata tidak terbukti. Faktanya, penguasa dan wakil rakyat terpilih sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyesengsarakan rakyat. Rakyat terus diteror dengan kenaikan tarif listrik, BBM dan air; mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan; naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok; dll. Kebijakan anti rakyat ini hakikatnya meneruskan kebijakan elit penguasa sebelumnya yang menaikkan BBM, mengeluarkan UU pro pasar yang menyengsarakan rakyat (UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, UU BHP dll). Ironisnya, teror terhadap rakyat ini dilegalisasi oleh DPR. Ketika ada usulan yang sebenarnya sangat meringankan rakyat, yakni listrik gratis, usulan tersebut malah ditolak DPR. Bahkan dengan sombong sekaligus merendahkan rakyat, mereka menyatakan: kalau listrik gratis, rakyat bakal malas bekerja! (Detik.com, 14/6).

Begitulah wajah sebenarnya para penguasa/wakil rakyat yang dihasilkan dalam sistem demokrasi.

Ancaman Allah SWT dan Rasul-Nya

Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Tidaklah seorang penguasa diserahi urusan kaum Muslim, kemudian ia mati, sedangkan ia menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Penipuan tersebut antara lain bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat. Setiap penguasa yang melakukan hal ini dipandang telah menipu dan berkhianat kepada umat (Lihat: Imam an-Nawawi, Syarh Shahîh Muslim).

Ancaman terhadap para penguasa dan pemimpin yang khianat tentu wajar belaka. Pasalnya, kekuasaan adalah amanah. Amanah adalah taklif hukum dari Allah SWT. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, “Pada dasarnya, amanah adalah taklif (syariah Islam) yang harus dijalankan dengan sepenuh hati…Jika ia melaksanakan taklif tersebut maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut maka ia akan memperoleh siksa.” (Ibnu Katsir, Tafsîr Ibnu Katsîr, III/522).

Rasulullah saw. telah memperingatkan umatnya sejak 16 abad lalu, bahwa akan datang masa ketika umatnya akan dipimpin oleh orang-orang egois. Mereka adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai.” (HR Muslim).

Para pemimpin yang demikian boleh jadi mulutnya manis menebar pesona ketika berbicara di depan rakyatnya. Namun, hati dan kelakuan mereka busuk-sebusuknya laksana bangkai. Mereka sesungguhnya tidak lain adalah para pencuri harta rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang sesudahku para penguasa yang memerintah kalian. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijak. Namun, setelah turun dari mimbar, mereka melakukan tipudaya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.” (HR ath-Thabrani).

Apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. sekian abad yang lalu, kenyataannya banyak kita lihat di negeri ini. Kita bisa menyaksikan hal itu di jajaran eksekutif maupun legislatif pada semua tingkatan. Betapa banyak di antara pemimpin itu yang ramai-ramai mempertontonkan egoisme secara telanjang. Mulut mereka manis saat merayu rakyat agar dipilih sebagai pemimpin. Begitu berkuasa, tampaklah “belang” mereka. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, yaitu berusaha mempertahankan kekuasaan dan menumpuk-numpuk kekayaan. Adapun rakyat hanya digunakan sebagai ‘komoditi’ untuk mengejar dan mempertahankan jabatan.

Sistem Islam Melahirkan Penguasa Amanah

Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tatacaranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan. Penguasa amanah tidak akan membiarkan berlakunya sistem kufur seperti demokrasi yang bertentangan dengan Islam, yang nyata-nyata hanya melahirkan berbagai keburukan dan penderitaan rakyat. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Sebab, mereka amat memahami betul sabda Nabi saw. dalam sabdanya:

اْلإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin (penguasa) adalah pengurus rakyat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sejak Rasulullah saw. diutus, tidak ada sistem pemerintahan yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah, agung dan luhur kecuali sistem pemerintahan Islam. Itulah sistem Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Tentu selayaknya kita semua berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya! []

Komentar al-islam:

Harga Kebutuhan Pokok Melambung, Rakyat Disuruh Berhemat (Republika.co.id, 29/6/2010).

Begitulah penguasa khianat, pura-pura tak tahu bahwa kebanyakan rakyat hidup melarat.