Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Selain anggaran kunjungan ke luar negeri presiden yang dikritik, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengkritik sejumlah pos anggaran presiden. Diantaranya anggaran untuk pakaian dinas, pengadaan road blocker, dan pengamanan fisik dan nonfisik VVIP presiden.
Untuk anggaran pakaian dinas, FITRA mencatat, ketika presiden SBY akan berangkat ke luar negeri negara juga sudah harus menyediakan pakaian dinas presiden sebesar Rp 893 juta. Jumlah ini dinilai berlebihan. “Kalau setiap minggu presiden bisa membeli pakaian dinas sebesar Rp 18 juta untuk satu pakaian setiap satu minggu sekali atau setiap harus berangkat ke luar negeri,” kata Kordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (5/7/2010).
Berikutnya, kata Ucok, adalah belanja pencitraan presiden seperti pengadaan Road Blocker untuk Istana Presiden sebesar Rp 49 miliar. Pengadaan tersebut menurutnya jelas-jelas merupakan pemborosan anggaran negara.
Menurutnya pengadaan Road Blocker sama seperti renovasi pagar halaman dan pengadaan security system di lingkungan Istana negara sebesar Rp 22.55 milyar untuk tahun anggaran tahun 2009. “Yaitu sama-sama mencedarai rasa keadilan rakyat atas anggaran,” paparnya.
“Dan akan lebih baik, tidak mubazir dan adil alokasi anggaran sebesar Rp 49 milyar dialokasikan untuk membuka lapangan kerja baru untuk rakyat miskin karena imbas dari kenaikan TDL (Tarif dasar listrik),” imbuhnya.
Selain pakaian dinas dan pengadaan road blocker, FITRA juga menyoroti anggaran pengamanan fisik dan nonfisik VVIP presiden. Dalam APBN 2010 untuk pengamanan itu dianggarkan sebesar Rp 52 miliar, RAPBN 2011 sebesar Rp 50 miliar, dan dalam RAPBN Perubahaan 2011 jumlahnya dialokasi sebesar Rp 31 miliar, serta jumlah Total RAPBN 2011 akan mengalokasikan anggaran pengamanan fisik dan non fisik VVIP Presiden sebesar Rp 81 miliar.
Ucok mengritik besarnya anggaran ini. Dia menuding presiden secara terang-terangan telah menghambur-hambur uang negara didepan kemeralatan nasib rakyat, dan tidak konsisten dengan penyataan-penyataannya selama ini dimana Presiden SBY selalu mengajak rakyat untuk berhemat.
“Sementara Presiden sendiri tidak pernah melakukan penghematan anggaran,” sesalnya.
Selain mengritik anggaran presiden, FITRA juga meminta Komisi II DPR untuk berani melakukan rasionalisasi atau pemangkasan anggaran presiden SBY.
“Seperti alokasi anggaran kunjungan pelesiran ke luar negeri, pakaian dinas presiden, pengadaan Road Blocker untuk istana Presiden, dan untuk pengamanan fisik dan non fisik VVIP Presiden,” tandasnya.(detik.com, 5/7/2010)
