AS Pelanggar Terbesar Perjanjian Nuklir (NPT)

Bersamaan dengan meningkatnya penentangan masyarakat dunia terhadap manuver politik konfrontatif Gedung Putih, situs Anti-War AS merilis sejumlah laporan terbaru mengenai politik konfrontatif dan imperialis Gedung Putih. Anti-War menyebut pemerintah AS sebagai pelanggar terbesar Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menilai Presiden George W. Bush sebagai penyulut keonaran di Timur Tengah. Menyinggung politik dualisme Gedung Putih dalam masalah nuklir dunia, Anti-War menyatakan bahwa salah satu pelanggaran AS terhadap NPT adalah kebungkamannya atas program nuklir militer Rezim Zionis Israel, India, dan Pakistan, serta upaya mengesankan ilegalitas program nuklir Iran. AS gencar menyeru seluruh negara di dunia untuk menandatangani NPT dan menuding sejumlah negara lainnya telah melanggar NPT, sementara Washington sendiri juga menjadi pihak tertuduh sebagai pelanggar NPT.
Laporan Anti-War ini dirilis setelah utusan Presiden dan Wapres AS pada Konferensi Perlucutan Senjata, Gerwald Larsen, menyatakan dukungan Bush terhadap NPT. Ketidaklihaian pejabat tinggi AS itu dalam berbohong membuat pernyataannya terkait dukungan Bush terhadap NPT menjadi bahan olokan para peserta konferensi. Di bagian lain laporan Anti-War disebutkan pula, tidak satu pun wilayah di dunia ini yang berada di bawah pengaruh politik imperialisme AS seperti di Timur Tengah.
Menyinggung propaganda Gedung Putih untuk merealisasikan prakarsa Timur Tengah Raya, dukungannya terhadap Rezim Zionis Israel, dan partisipasi Washington dalam tindak kejahatan terhadap bangsa Palestina, pendudukan Irak dan Afghanistan, serta intervensi di Lebanon, Anti-War menilainya sebagai politik Bush yang masing-masingnya akan menimbulkan bencana. Seraya menyebutkan berbagai kegagalan politik Bush, dan menjelang berakhirnya masa tugas Bush di Gedung Putih, Anti-War mengharapkan dilakukan analisa komprehensif terkait hasil politik Bush khususnya menyangkut Timur Tengah. Dari hasil analisa tersebut diharapkan Presiden AS mendatang dapat mengambil pelajaran dari kegagalan politik pendahulunya, serta menentukan kebijakan baru yang lebih bijak.
Namun apakah hal itu akan terealisasi. Realisasinya dirasakan sulit bahkan oleh warga AS sendiri. Kandidat pilpres AS dari Republik, John McCain misalnya, jauh-jauh hari telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Bush. Adapun kandidat kubu Demokrat, Barack Obama, meski secara tegas menentang garis besar kebijakan Bush, namun pada saat yang sama juga masih menyatakan dukungannya terhadap Rezim Zionis Israel. (IRB; Thursday, 10 July 2008)