Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Menjelang enam tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan satu tahun bersama Boediono pada 20 Oktober mendatang dinilai belum ada kemajuan perbaikan dan kesejahteraan.
Menurut Petisi 28 SBY bahkan dinilai lebih banyak gagal mengatasi konflik antar institusi negara dan masyarakat. Bersama dengan ormas-ormas lainnya seperti BEM se Indonesia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Mengunggat, Bendera, mereka menggelar konpers evaluasi satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.
“Berbagai macam konflik yang tidak terselesaikan menjadikan kinerja pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pemerintahan ini,” tandas aktivis Petisi 28, Haris Rusli di Jakarta, Minggu (26/9).
Petisi mencatat, kasus skandal Century yang belum terselesaikan menjadi alasan paling utama sebagai kegagalan kepemimpinan Sby bersama wakilnya Boediono.
Kasus lainnya, lanjut dia, termasuk yang belakangan ini yaitu judicial review Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memutuskan bahwa Jaksa Agung Hendarman sudah tidak sah sejak Rabu (22/9) lalu.
Karenanya lanjut Rusli, gerakan masyarakat secara nasional dibutuhkan untuk mengingatkan bahkan meminta pertanggungjawaban SBY-Boediono terhadap kegagalan-kegagalan yang telah dilakukannya.
Setidaknya ada tiga moment penting yang dinilai tepat yaitu, 20 Oktober mendatang karena bertepatan dengan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono dan enam tahun pemerintahan SBY, 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Nasional dan 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. (inilah.com, 26/9/2010)
