Ribuan Aktivis HTI Unjuk Rasa di Konjen AS Surabaya

Ribuan aktivis Hizbut Tahir Indonesia (HTI) Kota Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung Konsulat Jendral (Konjen) Amerika Serikat (AS) di Surabaya, Minggu.

Para aktivis HTI tersebut memulai unjuk rasa sekitar pukul 09.00 wib dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap pemerintah AS yang terlalu jauh mencampuri urusan (intervensi) dalam negeri pemerintah RI terkait pembebasan tanpa syarat dua tokoh gerakan sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yaitu Filep Karma dan Yusak Pakage.

Koordinator unjuk rasa, Fikri A Zudian, mengatakan intervensi AS tersebut terlihat ketika 40 anggota Kongres AS belum lama ini melayangkan sepucuk surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pembebasan dua tokoh OPM tanpa syarat.

“AS berdalih bahwa ini adalah penghormatan pada kebebasan berpendapat,” katanya saat berorasi di halaman Gedung Konjen AS di Jalan Dr.Soetomo, Surabaya.

Padahal kedua tokoh OPM tersebut, kata dia, terbukti terlibat dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua pada 1 Desember 2004.

Bahkan atas tindakannya tersebut, kedua tokoh OPM tersebut oleh pengadilan telah dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara.

“Surat ke 40 anggota kongres AS merupakan bukti nyata bahwa bukan hanya adanya dukungan dan campur tangan AS terhadap urusan dalam negeri, melainkan juga adanya dukungan terhadap gerakan sparatisme OPM,” katanya menegaskan.

Oleh karena itu, kata dia, HTI menyeruhkan kepada presiden SBY dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menolak dengan tegas tekanan dari AS tersebut dan tetap dalam pendirian untuk menghukum tokoh OPM dan menghancurkan gerakan sparatis sampai ke akar-akarnya.

Selain itu, kata Fikri, pihaknya juga menyeruhkan kepada umat Islam khususnya di Papua agar merapatkan barisan dengan umat Islam di seluruh Indonesia untuk menolak rencangan dari pemerintah AS tersebut yang bertujuan untuk memisahkan kedaulatan RI.

Antara

Massa HTI Serbu Konjen AS di Surabaya

Ribuan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berunjuk rasa di depan Gedung Konsulat Amerika Serikat di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (10/8). Demonstrasi terkait 40 surat dari anggota Kongres AS yang meminta Indonesia membebaskan dua tokoh Organisasi Papua Merdeka [baca: Hizbut Tahrir Protes Intervensi AS].

Kedatangan massa HTI dihadang ratusan polisi. Petugas melarang massa mendekat ke Kantor Konjen Amerika. Namun pengunjuk rasa tetap berorasi. Demonstran mendesak Indonesia menolak segala bentuk intervensi negara asing, termasuk pembebasan dua tokoh OPM. Hal ini dinilai campur tangan AS yang seolah mendukung gerakan separatis.

Aksi yang melibatkan ibu-ibu dan anak-anak ini juga mengimbau seluruh umat beragama di Papua dan Tanah Air menolak gerakan sparatis. Sebab dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun negara asing hanya dinilai ingin menguasai kekayaan alam di Papua. Aksi ini berlangsung tertib.

Aksi serupa juga dilakukan ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia di Medan, Sumatra Utara. Di depan Gedung Konsulat AS, mereka protes dan berorasi mengajak masyarakat mendesak pemerintah jangan mau didikte pihak asing, menyangkut urusan dalam negeri. (IKA/Rahmad Hidayat)

Liputan6

Tolak Intervensi Papua, Ratusan Massa HTI Demo Konjen AS

Sekitar 500 massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur melakukan unjuk rasa di depan Konsul Jenderal Amerika Serikat (AS) di Jalan dr Soetomo Surabaya. Dalam aksi damainya, mereka menolak intervensi Kongres AS di Papua.

Lajnah I’lamiyah DPD HTI Jawa Timur Agus S Ramadhan mengatakan 40 anggota kongres AS melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka meminta Presiden SBY membebaskan tanpa syarat kepada dua tokoh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) Filep Karma dan Yusak Pakage.

“Ini bukti sangat nyata, Amerika (AS) campur tangan urusan dalam negeri Indonesia. Dengan surat itu, Amerika juga mendukung OPM yang berarti juga AS menginginkan Papua lepas dari Indonesia,” ujar Agus S Ramadhan di sela-sela aksi, Minggu (10/8/2008).

Selain itu, HTI di Jatim juga menyerukan kepada Presiden SBY dan Pemerintah Indonesia menolak tegas tekanan dari AS. Serta meminta warga Indonesia yang muslim maupun non muslim merapatkan barisan menolak campur tangan asing khususnya Amerika yang ingin memecah belah Indoensia.

“Jangan mau dihasut oleh kaum kafir penjajah sehingga melakukan tindakan sparatis. Karena kaum penjajah tidak pernah peduli terhadap nasib anda. Meraka hanya peduli kekayaan alam Papua yang melimpah,” katanya.

Massa yang terdiri dari anak muda, orang dewasa bahkan juga terdapat anak-anak melakukan aksinya dengan berorasi. Mereka membentangkan berbagai poster bertuliskan, ‘Cegah Disintegrasi, Tolak Campur Tangan AS di Papua’, ‘Hanya Khilafah Penjaga Keutuhan Wilayah Terpercaya’.

Meski melakukan aksi damai, massa dari HTI tak bisa merangsek maju hingga di depan pagar gedung Konjen AS. Karena ratusan petugas kepolisian dari Sat Brimob Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya, Polres Surabaya Selatan dan Polsek Tegalsari menjaga ketat aksi mereka.

Mereka hanya melakukan aksinya di 100 meter sebelah barat gedung Konjen As di Jalan dr Soetomo Surabaya.

Selain pengamanan ketat dilakukan di depan massa HTI, wartawan yang berusaha mengambil gambar situasi di depan pagar gedung Konjen AS dilarang oleh petugas keamanan dalam Konjen AS dan Brimob Polda Jatim.
Dari pantauan detiksurabaya.com, salah satu petugas keamanan Konjen AS membawa kamera dan mengambil gambar para wartawan yang duduk-duduk di seberang Jalan depan Konjen AS.(roi/fat)

detikSurabaya

HTI Surabaya Menolak Intervensi AS

Sekitar 500 aktivis Hizbut Tahrir Indonesia menggelar unjuk rasa menolak intervensi Amerika Serikat di Papua. HTI menilai campur tangan AS sebagai upaya memecah belah kesatuan bangsa. HTI meminta pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus mewaspadai berbagai upaya memecah belah kesatuan bangsa.

Aksi massa HTI berlangsung di depan Kantor Konsulat Jenderal AS di Kota Surabaya. Peserta aksi memrotes sikap Kongres AS yang mengirim surat pada Presiden SBY untuk melepaskan dua tokoh separatis Organisasi Papua Merdeka, Filep Karma dan Yusak Pakage. Massa menilai tindakan AS itu salah satu bentuk intervensi langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. (DEN)

MetroTV