Setahun SBY-Boediono: Sektor Pelayanan Publik Masih Buruk

Sektor pelayanan publik yang menjadi sektor yang paling dekat dengan masyarakat justru dinilai jauh dari memuaskan selama satu tahun masa pemerintahan SBY-Boediono. Cerita lama seperti praktek pungutan liar dan diskrimnasi orang miskin masih saja terjadi.

Demikian disampaikan Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul, Kamis (21/10/2010), dalam diskusi “Komitmen Pemerintah untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang ada dan Berkualitas”, di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta.

“Selama satu tahun atau enam tahun pemerintahan SBY ini sektor pelayanan publik gagal. Kami bisa menilai bahwa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara gagal untuk menangani masalah pelayanan publik,” ujar Marlo.

Ia mengungkapkan paparan pemerintah terkait pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lapangan banyak ditemukan masalah. “Seperti bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi kependudukan,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, ungkap Marlo, masih banyak ditemukan adanya praktik diskriminasi terhadap orang miskin yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah. Rumah sakit cenderung menolak pasien dari kalangan miskin.

“Saya pernah mengadvokasi tapi saya justru ditunjuk-tunjuk pejabat rumah sakit itu dibilang orang miskin tidak diterima di situ padahal kami sudah punya Gakin, ini terjadi di RSCM,” ujar Marlo.

Sementara itu di bidang pendidikan, pendidikan dasar yang seharusnya bebas biaya, juga masih saja ada pungutan kepada orang tua murid atas nama biaya pembangunan ataupun study tour.

“Selain itu, masyarakat juga disusahkan apabila membuat KK (kartu keluarga). Masih ada pungli dan reformasi birokrasi tidak jalan karena proses masih saja lama,” tandasnya.

Ia pun menuding banyak aparat negara yang melakukan tindakan korupsi melalui pungli-pungli yang diambil dari masyarakat. “Hari begini masih ada aparat rumah mewah, mobil mewah diambil dari APBD yang notabene itu ruang rakyat,” tandas Marlo. (kompas.com, 21/10/2010)