Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Rombongan tenaga kerja indonesia tengah menunggu keberangkatan pesawat menuju Jakarta di Bandara Dubai, Sabtu(20/11)
Kisah perilaku rombongan anggota Komisi V DPR RI yang menelantarkan bahkan cenderung meremehkan rombongan tenaga kerja Indonesia di bandara Dubai pascastudi banding ke Rusia mencerminkan orientasi para anggota Dewan ketika duduk di kursi panas DPR RI. Padahal, mereka menerima mandat sebagai wakil rakyat.
Pengamat parlemen dari Formappi, Sebastian Salang, mengatakan, idealnya anggota Dewan adalah orang-orang pilihan untuk menjadi wakil rakyat untuk melaksanakan tugas pengabdian yang mulia. Seharusnya pula mereka adalah orang-orang baik, tutur katanya santun, rela berkorban demi orang lain, jujur, tidak korup, dan tidak menumpuk harta demi keluarga. Pendeknya, mereka adalah orang terhormat.
Menurutnya, menjadi anggota Dewan merupakan panggilan untuk menjalankan tugas pengabdian demi rakyat yang diwakili. Bukan sebaliknya, meminta dihormati dan dilayani. “DPR kita masih jauh dari itu, bahkan menjadi wakil rakyat hanya demi kenikmatan diri, mencari peluang bisnis, mencari perlindungan diri dari jerat hukum,” ungkapnya kepada Kompas.com, kemarin.
Karena itulah, lanjut Sebastian, perhatian dan orientasi wakil rakyat bukan lagi pengabdian untuk rakyat. Maka, tak heran jika anggota Dewan justru meremehkan warga negara biasa yang ditemuinya seperti yang terjadi di bandara di Dubai atau tetap melaksanakan studi banding plus pelesiran saat rakyat di Papua, Mentawai, dan kawasan Merapi ditimpa bencana.
Etika memang masalah pribadi. Namun, dalam berinteraksi, nilai etika menjadi sangat berharga. Sebagai wakil rakyat, ada aturan soal etikanya. Di DPR RI, Badan Kehormatan mengakomodasinya.
BK harus turun tangan
Menanggapi kejadian di bandara di Dubai, Ketua BK DPR RI Gayus Lumbuun mengatakan, anggota Dewan seharusnya menyadari etika dalam berinteraksi tidak hanya apa yang diatur dalam tatib dan kode etik. “Tetapi ada etika deskriptif yang menurut pandangan masyarakat perilaku anggota Dewan tersebut tidak patut untuk dilakukan,” katanya.
Untuk itu, Gayus mendorong masyarakat yang keberatan dengan perilaku anggota Dewan untuk melaporkannya langsung ke BK DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI, Imam Nahrawi, menegaskan, Badan Kehormatan DPR RI perlu turun tangan untuk memanggil rekan-rekan sekomisinya yang diduga melakukan penelantaran. “Saya kira BK perlu panggil semua yang berangkat itu. Kita siap. Biar terbuka. Jangan sampai semua anggota Dewan kena. Ya sekaligus minta maaf kepada masyarakat dan TKW-TKW kalau memang salah,” tegasnya. (kompas.com, 20/11/2010)
