Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah Lamadi de Lamato mengatakan, kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jayapura diharapkan bisa meninjau ulang kontrak karya PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Mimika, Papua.
“Selama ini banyak hasil yang diambil PT Freeport dari perut bumi Papua, tetapi manfaat balik yang diberikan kepada masyarakat asli Papua masih relatif belum sesuai,” katanya di Jayapura, Minggu (21/11/2010).
Menurut Lamadi Lamato, sesuai data yang baru-baru ini dipublikasikan di media massa, setiap harinya PT Freeport Indonesia menghasillkan 102 kilogram emas, di luar konsentrat tambang lainnya.
“Bayangkan berapa besar keuntungan yang telah didapat. Tetapi, dana yang diberikan bagi masyarakat asli pemilik ulayat hanya satu persen, dan itu pun sampai saat ini masih menjadi persoalan karena diperebutkan banyak pihak,” terangnya.
Untuk itu, Lamadi meminta Presiden SBY dalam kunjungannya di Jayapura menyempatkan diri untuk membahas masalah kontrak karya Freeport ini.
Selain pembahasan masalah kontrak karya Freeport, Lamadi juga menuturkan, hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diluruskan oleh Presiden SBY adalah masalah rencana evaluasi undang-undang otonomi khusus yang belum dilakukan.
Presiden SBY dan rombongan dijadwalkan tiba di Jayapura Minggu sore nanti, dan akan melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya membuka kegiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusantara di Universitas Cenderawasih, Jayapura.
Selain membuka pertemuan BEM se-Nusantara itu, Presiden SBY juga akan memberi pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang rencananya digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Minggu malam.
Dalam acara tersebut akan dilakukan penandatanganan pakta integritas bersama pihak DPRD, bupati/wali kota ataupun pimpinan daerah antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. (kompas.com, 21/11/2010)
Diketahui, kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Papua akan didampingi pejabat eselon I, antara lain dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. (kompas.com, 21/11/2010)
Memangnya pemerintah RI bisa petantang-petenteng di hadapan perusahaan AS? Apa yg bisa diharapkan pemimpin negeri ini untuk membela kepentingan rakyat? Tamu penjajah saja dihormati, apalagi tamu atas nama ‘investor’.
102 kg X 1000 g X Rp 300.000,00 /g = Rp. 30.600.000.000,00 per hari. Betul2 perampokan besar2an & resmi atas nama undang2.
Saatnya sistem kufr ini dengan Khilafah, Allahu Akbar !!!!
Mustahil SBY berani melawan AS.. Kalo presidennya JK mungkin berani..
Semoga pengganti SBY besok seorang pemimpin islam sejati..
Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Pemerintah & wakil rakyat di Indonesia itu kalo tidak BODOH ya PENGECUT atau malah kedua2nya. Mereka hanya bisa retorika, mereka hanya berani tegas sama rakyatnya sendiri yg lemah2. Saatnya tumbangkan SEKULERISME & tegakkan KHILAFAH!!!!!!
itukan baru emasnya belum lagi tembagnya, belumlagi logam mulia yang lain, padahal saya dengar-dengar kontraknya hanya ekploitasi tembaga. tapi yang paling saya sesali adalah kenapa kita bangsa yang bodoh sih ? dan yang kedua siapa presidenya yang mengontrakkannya dulu.
Freeport Indonesia tidak mengolah sendiri hasil pertambangannya di dalam negeri. Seharusnya mereka membangun smelter pengolahan dan pemurnian sendiri di Indonesia agar semuanya transfarance. Mereka kapalkan keluar negeri ( Jepang dan Spanyol ) konsentrat tambang itu dan kemudian buat laporan kepemerintah soal produksi emasnya. Itu hanya kira kira. Padahal dalam konsentrat tambang itu bukan hanya emas bisa juga uranium yang nilainya lebih tinggi dari emas. Sudah 40 tahun freeport di Indonesia , tidak pernah ada keberanian pemerintah untuk memaksa freeport melaksanakan keadilan kontrak. Kalau alasan investasi smelter itu mahal, kenapa Aneka Tambang ( BUMN ) mampu melakukannya. Dan lagi, tidak ada perbankan yang tidak mau kasih modal ke freeport untuk bangun smelter itu. Lihat saham freeport, masuk blue chip. Memang dasar culas dan termasuk pemerintah juga culas.
Indonesia sudah mempersiapkan kububurannya sendiri terlihat dari gambar.Orang lain yang menikmati hasil bangsa sendiri yang menerima ampasnya.Indonesia mempunyai banyak Ilmuwan dan Profesor tetapi belum mampu untuk mmemproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sungguh – sungguh sangat memprihatinkan.Pajak yang diterima indonesia hanya berapa persen sementara pajak hotel dan rumah makan saja di kenakan pemerintah 10%.Mengapa terjadi perbedaan yang begitu mencolok ya????.