Refleksi Akhir Tahun; Kegagalan Bukan untuk Ditangis, Tapi Untuk Diubah

HTI Press. Penghujung bulan Desember (ahad,26/12) bertempat di Hotel La Macca Kampus UNM Makassar, DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Sulawesi Selatan menghelat Halaqah Islam dan Peradaban bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2010 “Indonesia di Jurang Kehancuran dan Masa Depan Syariah”.

Ustadz Shabran Mujahidin dalam sambutannya di awal acara memberikan pandangannya bahwa fakta kerusakan yang terjadi selama tahun 2010 ini sudah jelas.” Meski miris, sejatinya catatan semacam ini menjadi penting guna penataan masa depan bangsa yang lebih baik. Dan di ambang kehancuran tatanan kehidupan kapitalisme global saat ini, tergambar masa depan penegakan syariah Islam yang diyakini sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan bangsa yang ada”, terang Ustadz Shabran ketua DPD I HTI Sulsel.

Secara spesial, panitia HIP menghadirkan lima narasumber sekaligus. Diantaranya bapak Ahmad Gadang, S.Hut (Ketua Lajnah Siayasiyah DPD I HTI Sulsel), bapak Firman Menne, SE., M.Si., Ak ( Ketua Lajnah Maslahiyah DPD I HTI Sulsel), bapak Mukti Alimin, SH., MH (DPD II HTI Kab. Barru), bapak Cucut Susanto, S.Kom., M.Si (DPD II HTI Kota Makassar), dan bapak Ir. Hasanuddin Rasyid (Humas DPD I HTI Sulsel). Kelima narasumber tadi kemudian silih berganti di “cecar” pertayaan oleh bapak Denny Rosman Hakim selaku moderator.

Sebelum diskusi dimulai, panitia menayangkan sebuah tampilan video singkat berdurasi duabelas menit. Dalam video tersebut,  Hizbut tahrir mencoba memberikan catatan akhir tahunnya. Dalam catatan tersebut berbagai peristiwa ekonomi, politik, sosial – budaya dan hukum mendapat angka merah.

Di bidang politik, Ahmad Gadang, S.Hut menyoroti perilaku politik para wakil rakyat yang semakin menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat, sembari mempertegas jati diri mereka sebagai agen dari kepentingan kapitalisme global. ” wakil rakyat yang ada tak ubanya wakil dari kapitalisme global, kehadiran mereka di dewan untuk memuluskan kepentingan politik, ekonomi dan sosial – budaya. liberalisasi dunia politik adalah Indikasi bahwa asing di fasilitasi kepentingannya di negeri ini”.

Fakta tersebut kemudian di pertegas lagi oleh Firman Menne, SE., M.Si., Ak. Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan yang keluar dari lembaga tersebut. Bercermin dari kasus skandal Bank Century, sampai yang terakhir upaya perampokan asset Negara melalui penjualan “murah” IPO PT. Krakatau  Steel adalah contoh nyata. ” jelas sekali keberpihakan pemerintah pada calon pembeli yang ber-FlatI asing. Mereka lebih memilih menjual kepada pihak asing ketimbang pengusaha dalam negeri. Apalagi yang diharapkan kalau bukan royalty yang besar “ tuding beliau.

Demikian juga pada dunia hukum di Indonesia. Mulai dari aspek substansi / materi hukum, aspek penegakan hukum, hingga aspek penerapan sanksi hukum, semuanya bermasalah. Setidaknya itulah kesimpulan dari Mukti Alimin, SH., MH. Dalam pandangan beliau, Hukum adalah produk politik. Semua draff perundang-undangan berasal dari eksekutif dan dibahas bersama legislatif. Sehingga pada aspek materi hukumnya sudah cacat bawaan, karena penyusunannya penuh kepentingan politik. Pun ketika mereka suatu saat melanggar hukum yang mereka buat sendiri, mereka dengan gampangnya berkelik pada substansi hukum yang mereka sangat tahu celahnya. Oleh karena itu, lebih lanjut terkait produk hukum yanga ada, beliau memberikan sebuah garansi “selama prosesnya bersumber dari produk pemikiran manusia, pasti selalu penuh motif kepentingan”.

Sedangkan untuk aspek sosial masyarakat, Cucut Susanto, S.Kom., M.Si banyak memberikan contoh berbasis hasil survey terkait rusaknya tatanan masyarakat kita saat ini. Mulai dari kasus seks bebas, tawuran, perceraian, dan budaya hedons yang mendorong masyarakat berlomba-lomba pada perkara yang berbau maksiat.  “lihat saja sekarang, banyak yang berlomba-lomba menjadi orang terkenal meski harus tercemar” ungkap beliau menanggapi maraknya kontes-kontes yang ada. “ini semua akibat faham kebebasan, atas nama HAM, mereka dengan bebas melakukan semua kemaksiatan tersebut” tandas Cucut Susanto.

Dalam diskusi yang panjang lebar mengurai permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia selama tahun 2010 ini, pada gilirannya Ir. Hasanuddin Rasyid kemudian memberikan kesimpulan bahwa penyebab semua hal yang telah di ulas narasumber adalah akibat dari ditinggalkannya ideologi Islam sebagai pandangan mendasar. “Ideologi Islam tidak lagi menjadi rujukan politik.  Ideologi Islam tidak juga dijadikan landasan berekonomi. Ideologi Islam tidak menjadi sumber hukum, ideologi Islam pun tidak menjadi pijakan tatanan sosial masyarakat. Maka pantaslah masyarakat ini rusak” papar beliau.

Lebih lanjut Hasanuddin Rasyid mengatakan bahwa sikap kritis seperti ini adalah gejala yang baik. Pertanda bahwa tokoh politik, intelektual, ulama, media massa, serta  masyarakat kita sudah mulai sadar bahwa di negeri ini ada yang salah. Namun saja, kekacauan tersebut bukan untuk ditangisi, tapi untuk dirubah ke arah yang lebih baik.  “pemahaman akan realita mengantarkan pada sebuah kesadaran untuk segera berubah. Kesalahan selama ini adalah kesalahan dalam mengambil ideologi. Dan tidak ada jalan lain, ideologi kapitalisme telah gagal total. Islam lah satu-satunya pilihan bagi kita.  Dan, betapa besar dosanaya orang yang sadar akan kondisi yang rusak tapi tidak mau turut berjuang untuk memperjuangkan perubahan itu” pungkas Hasanuddin [ ] Aulia Yahya (Lajnah I’lamiyah DPD I HTI Sulsel)