HTI Press. Hingga penghujung 2010, tingkat kesejahteraan rakyat masih belum berubah signifikan. bahkan kebijakan pemerintah semakin menyulitkan, dengan mulai diberlakukannya pembatasan BBM, dan berangsurnya pencabutan subsidi di tahun mendatang.
Setidaknya kekhawatiran ini terungkap, saat penyampaian refleksi akhir tahun, oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Selatan, di aula hotel Batung Batulis Banjarmasin, selasa kemaren (28/12/10).
Dialog yang menghadirkan Deden Koswara, Hidayatullah Muttaqin, dan Mispansyah, dari pimpinan HTI Kalsel serta pengamat hukum ini, mendapat antusias dari tokoh masyarakat Banjarmasin, bersama insan media lokal.
Dalam penyampaian mereka, sedikitnya ada 6 cacatan penting, terkait kondisi bangsa hingga penhujung tahun ini.
Antara lain semakin lepasnya tanggung jawab pemerintah, dalam melayani rakyat. Ini terlihat dari berangsurnya pencabutan subsidi bbm, dan di privatisasinya beberapa badan usaha milik negara.
Tidak lupa pula, semakin besarnya hutang Indonesia, hingga Rp. 1.600 triliun lebih, dan terjadinya ketimpangan hukum, antar rakyat kecil dan kaum elit, yang kian menyuramkan suasana perjalanan tahun 2010.
Mereka menegaskan, sudah saatnya Indonesia keluar dari masalah yang terus terulang ini, dengan menerapkan syariat Islam, dan institusi Khilafah Islamiyah.
Dan sebagai pengingat di awal tahun, DPD I HTI Kalsel, akan menggelar konferensi muharam, di Studio RRI Banjarmasin, yang menghadirkan Pimpinan DPP HTI, Ustadz Harits Abu Ulya, dalam bingkai tema, Amerika Menyerang Islam, pada 1 Januari nanti. []Ahmad Maghfur, Lajnah I’lamiyah DPD I HTI Kalsel.