Gemar Ngutang, Pemerintah Dinilai Tak Becus Susun Anggaran

Jakarta – Realisasi APBN 2010 lalu tidak sesuai dengan target-target yang ditetapkan, memang jadi cerita lama karena selalu berulang tiap tahun. Pemerintah dinilai tak becus menyusun anggaran. Utang terus digenjot, namun penggunaan tidak optimal.

Ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah membuat kesalahan perencanaan APBN. Anggaran belanja dibesarkan, lebih besar dari penerimaan, akibatnya utang dilakukan tiap tahun untuk menutup defisit tersebut.

“Itu membuktikan adanya kesalahan perencanaan APBN yang selama ini saya suarakan. Yang paling bertanggung jawab adalah Kemenkeu, Bappenas, dan DPR terutama Banggar. Jadi ini faktor pertama penyebab melesetnya target-target tersebut adalah kesalahan perencanaan,” ungkap Dradjad kepada detikFinance, Selasa (4/1/2011).

Dradjad menilai Kementerian Keuangan cenderung seperti lembaga yang ketagihan utang. Jika diperkirakan pembiayaan akan rendah, seharusnya tidak perlu menerbitkan instrumen utang terlalu besar.

“Kalau defisit dipasang tinggi, tentu kebutuhan pembiayaan menjadi tinggi. Selain utang multilateral dan bilateral, porsi terbesar pembiayaan adalah dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kemenkeu sudah tahu kalau belanja negara kedodoran. Tapi tetap saja gemar menerbitkan SBN. Ada apa ini? Harusnya defisit ditekan dan SBN dikurangi,” tegasnya.

Hal ini, lanjut Dradjad, mengindikasikan adanya oknum yang mengambil manfaat pribadi dari penerbitan SBN. “Menkeu perlu membersihkan Kemenkeu dari oknum-oknum pencari rente SBN,” ungkapnya.

Dradjad juga menilai melesetnya perkiraan target APBN ini tidak lepas dari ulah calo-calo anggaran, baik yang partikelir maupun oknum berbaju resmi.

“Mereka senang membuat pos-pos proyek sebanyak dan sebesar mungkin. Akibatnya anggaran belanja kebesaran, tapi tidak tepat alokasinya. Target defisit pun dibengkakkan,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Dradjad, kebiasaan buruk ‘kejar tayang’ belanja APBN. Kejar tayang ini sangat rawan korupsi dan sangat inflatoir. “Sekarang terbukti, inflasi Desember 0,92%,” ujarnya.

Dradjad menilai melesetnya target APBN ini dapat mengurangi kredibilitas perencanaan dan pengelolaan fiskal kita, baik di mata pelaku usaha domestik maupun asing. Untuk itu, Menkeu perlu mulai bertindak tegas terhadap birokrasi di bawahnya dan terhadap calo-calo anggaran.

“Track record-nya menunjukkan Menkeu bisa sangat tegas membabat praktik-praktik tercela di perbankan. Sekarang saatnya membersihkan praktik-praktik tercela di perencanaan dan pengelolaan fiskal,” pungkasnya.

Dikatakan Dradjad, utang yang diambil pemerintah tiap tahun selalu sia-sia, karena banyak anggaran yang tidak terserap penuh.

“Sudah lama saya menyuarakan agar defisit ditetapkan rendah, pada kisaran 1%. Alasannya, realisasi belanja negara terbukti sangat rendah selama beberapa tahun. Jadi mengapa dipaksakan memasang target defisit tinggi kalau selama ini belanja negara kedodoran,” tukas Dradjad. (detikfinance.com, 4/1/2011)