Koalisi Anti Utang: Sampai Tujuh Turunan RI Sulit Lunasi Utang

Jumlah utang Indonesia terus bertambah, membuat tak seorang pun yang bisa memprediksi kapan Indonesia bisa melunasi utang-utangnya. Terlebih lagi jumlah utang yang dibayarkan dengan jumlah utang baru relatif sama-sama besar.

“Saya rasa tidak ada yang bisa memprediksi kapan negara bisa melunasi utangnya jika tidak ada tindakan untuk mengurangi utang. Bayar besar, utang juga besar. Sampai tujuh turunan saya-pun kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, negara tidak akan bisa melunasi utangnya,” ungkap Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan ketika dihubungi detikFinance, Minggu (9/1/2011).

Menurut Dani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengurangi utang negara. Salah satunya adalah dengan meng-audit jumlah utang negara. Ia menambahkan bahwa harus ada audit terhadap proyek-proyek dari utang sehingga ada upaya negosisasi untuk penghapusan utang.

Hal ini dikarenakan ada beberapa utang yang digunakan untuk melaksanakan proyek, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Setelah ada penghapusan utang, bisa dilakukan relokasi dana, misalnya untuk subsidi pendidikan. Melalui subsidi-subsidi tersebut, maka akan bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

Dani juga mengungkapkan bahwa jika dihitung, penambahan nominal pada 2009-2010 utang negara bertambah sebanyak Rp 65-75 Triliun dan tahun 2011 bisa bertambah lagi jumlahnya. Kondisi seperti ini akan terjadi karena pemerintah mengandalkan penerbitan surat berharga yang jumlahnya besar. Hal ini dinilai sama dengan membunuh perekonomian rakyat.

Di dalam APBN 2011, pembayaran utang negara (cicilan pokok+bunga utang) meningkat menjadi Rp 247 triliun, naik Rp 10 triliun bila dibandingkan 2010. Pembayaran utang tersebut menyerap pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat, misalnya saja untuk anggaran subsidi pendidikan dan bahan bakar minyak (BBM).

“Secara langsung maupun tidak langsung, maka akan membunuh rakyat. Hal ini dikarenakan tanggungan beban akan dilimpahkan kepada rakyat melalui pengurangan subsidi dan beban pajak. Contohnya saja adalah pengapusan subsidi BBM,” ungkap Dani.

Menurut sudut pandang Dani, pemerintah saat ini mempunyai dua kebijakan untuk mengurangi utang yang justru menambah beban rakyat. Pertama adalah dengan menarik utang-utang baru yang digunakan untuk membayar utang lama dan mengurangi alokasi-alokasi yang dianggap membebani pemerintah.

“Kebijakan seperti ini harus ditolak karena akan semakin membebani rakyat. Dengan adanya utang itu, pemerintah tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi rakyat,” pungkasnya.

Berdasarkan data Utang Luar Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), tercatat hingga September 2010, utang Indonesia mencapai US$ 194,349 miliar (setara Rp 1.755 triliun dengan kurs Rp 9000 per dollar AS). Utang tersebut merupakan utang pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan swasta. Dari jumlah itu, utang terbesar berasal Jepang dan Amerika Serikat (AS). (detikfinance.com, 9/1/2011)