PBB: Pemerintah Mesir Tahan Lebih Dari 1000 Demonstran

Komisaris Tinggi PBB  untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Navi Pillay, menuturkan bahwa aparat berwenang di Mesir telah menangkap lebih dari 1000 orang selama empat hari protes massa terhadap kekuasaan Presiden Hosni Mubarak yang sudah berlangsung selama tiga dekade.

Navi Pillay mengatakan pemerintah Mesir perlu menjamin kebebasan warga negaranya untuk berunjuk rasa tanpa rasa takut. Pillay juga mendesak pemerintah Mesir tidak membungkam kritik masyarakat. Ia mendesak pencabutan UU darurat yang membuat aparat keamanan bebas menangkap demonstran.

“Saya meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret untuk menjamin hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai, termasuk mengembalikan kebebasan berkomunikasi menggunakan ponsel dan jaringan sosial,” kata Pillay, seperti dikutip detikcom dari Reuters, Sabtu (29/1/2011).

Puluhan ribu rakyat Mesir telah memprotes menuntut diakhirinya pemerintahan tiga dekade Mubarak. Namun pemerintah Mesir bertindak keras.

Pasukan keamanan telah menembakkan peluru karet, gas air mata dan meriam air pada demonstran yang melemparkan batu ke arah mereka. Karena itu Pillay meminta mantan hakim kejahatan perang di PBB untuk menyelidiki dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan setidaknya lima warga sipil tewas.

Minggu ini ia mengirim pakar ke Tunisia untuk membantu menyelidiki pembunuhan dan pelanggaran lainnya dalam jangka-sampai mengusir Presiden Zine al-Abdine Ben Ali.

“Kritik Menekan suara warga, membungkam perbedaan pendapat dan gerah tidak akan membuat masalah selesai. Peristiwa baru-baru ini di kawasan itu menyoroti fakta bahwa penanganan masalah secara serius dengan langkah-langkah keamanan yang tinggi-tangan hanya menyebabkan demonstrasi akhirnya meletus dalam skala besar,” jelasnya. (detiknews.com, 29/1/2011)