Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta. Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan pemicu utama bentrok yang sering kali terjadi antara warga dengan jemaah Ahmadiyah adalah ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY hingga sekarang tidak juga kunjung mengeluarkan larangan atau pembubaran Jemaah Ahmadiyah. Padahal dasar hukum yang diperlukan untuk itu sudah lebih dari cukup, baik berupa Fatwa MUI, hasil Kajian Bakorpakem, SKB 3 Menteri maupun tuntutan ormas-ormas Islam.
“Ketidaktegasan itulah yang membuat Jemaah Ahmadiyah merasa mendapat angin, yang itu kemudian memunculkan gesekan dengan umat Islam di berbagai tempat!” simpul Ismail kepada mediaumat.com, Senin (7/2) sore di Kantor DPP HTI, Jakarta.
Ismail pun mendesak SBY agar segera mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah atau menyatakannya sebagai kelompok non Muslim. “Hanya dengan keputusan seperti inilah persoalan Jemaah Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan tuntas dan menutup pintu terjadinya bentrok lebih lanjut,” prediksinya.
Ismail pun menegaskan bahwa lambatnya SBY dalam mengambil keputusan bisa dianggap turut membiarkan terjadinya konflik horisontal karena warga akan mengambil jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan Jemaah Ahmadiyah ini.
Kasus bentrokan pada 6 Februari lalu antara warga setempat dengan jemaat Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang setidaknya memakan korban 3 nyawa dan delapan luka-luka merupakan bukti paling anyar. Sebelumnya bentrok serupa terjadi di Ciampea, Bogor, lalu di Desa Manis Lor, Kuningan, dan pada 29 Januari lalu bentrok antara warga dan Jemaah Ahmadiyah terjadi juga di Makassar.[] joko prasetyo/mediaumat.com
Pemerintah tidak cerdas dalam menyikapi kasus Ahmadiyah, dengan kata lain B.o.d.o.h!
Masalah ini sudah berlarut-larut dan kembali menuai korban, padahal bila SBY mau mengambil instrumen dengan mengeluarkan Keppres bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan, maka persoalan kekerasan tidak akan muncul.
Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang2 yang gemar mengeksploitasi isu HAM dan Pluralisme di Indonesia secara L.i.c.i.k!
Pada akhirnya, pemerintah hanya bisa tegas menindak secara hukum reaksi massa, namun terus membiarkan akar permasalahan utamanya. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus disalahkan, karena membiarkan benih-benih kerusuhan ditingkat masyarakat. SBY seharusnya pandai menganalisa hal ini ? Dimana naluri Anda sebagai seorang tentara bung ?
bagaimana sby bisa membubarkan ahmadiyah? toh itu “titipan” Barat yang harus berkembang di komunitas-komunitas muslim.