Sarkozy Serukan Untuk Larang Adzan di Prancis

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyatakan bahwa ia tidak ingin umat Islam melakukan ibadah shalat mereka di jalan-jalan, sebagaimana ia menentang panggilan untuk sholat (adzan). Sementara itu partai Sarkozy yang berkuasa bermaksud untuk melakukan “debat nasional” tentang peran Islam, dan perhormatan terhadap sekulerisme Prancis di antara kaum Muslim di Perancis. Dua isu yang menonjol ini sebagai tema utama untuk kanpanye pemilihan presiden tahun depan.

Jean-Francois Cope, Sekretaris Jenderal Partai Union for a Popular Movement (UMP) yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan: “Perdebatan akan membahas isu-isu seperti pembiayaan dan bangunan masjid, materi-materi khotbah Jum’at dan pengajaran para imam masjid.”

Cope menambahkan: “Perdebatan dijadwalkan akan dimulai pada awal April mendatang. Perdebatan akan membahas bagaimana mengatur praktek keagamaan di negara kita, sehingga hal itu menjadi kompatibel dengan aturan republik kita tercinta yang sekuler,” demikian menurut kantor berita Reuters.

Para anggota parlemen dari partai berkuasa mengatakan bahwa Sarkozy menyampaikan kepada mereka, bahwa mereka harus memimpin perdebatan ini untuk memastikan semuanya tetap berada di bawah kontrol. Mereka mengutip perkataan Sarkozy yang mengatakan: “Partai kita dan termasuk parlemen harus membahas tema ini … Saya tidak ingin mereka melakukan shalat di jalan-jalan, atau melakukan panggilan shalat (adzan) … Kita telah melakukan perdebatan tentang cadar (niqab) dan itu berhasil dengan bagus … Kita butuh pada kesepakatan secara ideologis terkait posisi agama pada tahun 2011.”

Prancis telah berusaha agar agama tatap jauh dari kehidupan publik sejak Gereja Katolik secara resmi dipisahkan dari negara pada tahun 1905, dan sejak minoritas Muslim yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir, sehingga hal ini dianggap sebagai tantangan baru yang kadang-kadang menyebabkan pada perdebatan yang panas.

Pemerintah Prancis telah melarang hijab di sekolah-sekolah negeri pada tahun 2004, dan tahun lalu melarang niqab (cadar) di tempat umum, namun tidak ada peraturan tentang makanan halal di sekolah-sekolah, misalnya, atau apakah bisa kaum Muslim melakukan shalat di jalan-jalan di luar masjid yang penuh berdesakan.

Marine Le Pen, putri pendiri Front Nasional Jean-Marie Le Pen telah mencuru start dari partai yang berkuasa di Prancis pada bulan Desember lalu ketika ia menggambarkan pelaksanaan shalat kaum Muslim di jalanan sebagai menduduki Nazi selama masa perang. Mary Benedict komentator di radio RTL mengatakan: “Marine Le Pen telah mendapatkan popularitas yang lebih besar dari ayahnya. Sehingga dengan sisa 18 bulan sebelum pemilihan presiden, mereka melihat alasan yang mendesak bagi partai yang berkuasa untuk mengadakan perdebatan tentang posisi kaum Muslim di Prancis dan bagaimana mereka menjalankan agama mereka.”

Surat kabar Le Figaro mengatakan bahwa Sarkozy meminta para anggota parlemen dari partai yang berkuasa untuk membuat proposal dalam waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan isu-isu yang menjadi tempat konflik terkait kedudukan agama dalam kehidupan publik.

Sementara menurut survei yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2009, bahwa 80% kaum Muslim Prancis telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Prancis. Namun 56% dari masyarakat umum masih mempertanyakan loyalitas kaum Muslim tetangga mereka terhadap negara (islammemo.cc, 19/2/2011).