Menghadang Islam dengan Asas Tunggal

HTI-Press—Munculnya kembali gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik dalam Rancangan Undang-Undang Partai Politik merupakan wujud sikap ketakutan terhadap bangkitnya umat Islam di negeri ini. ’’Tampaknya ada ketakutan terhadap Islam politik,’’ kata Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M Ismail Yusanto dalam diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-31 di Jakarta, Senin (24/9) kemarin.

Diskusi bulanan yang bertajuk, ’’Kembali ke asas tunggal, untuk apa?’’ menghadirkan empat pembicara yakni Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar), Idham (Fraksi PDIP), Lukman Hakiem (Fraksi PPP), dan jubir HTI. Acara ini dihadiri lebih dari 300 orang, di luar kapasitas kursi yang disediakan. Tampak tokoh-tokoh ormas pun secara serius mengikuti jalannya acara yang berlangsung menjelang buka puasa itu.

Menurut jubir HTI, secara logika usulan kembali ke asas tunggal yang diusung oleh Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat itu tidak logis. Berbagai persoalan di negeri ini, lanjutnya, bukan disebabkan oleh faktor asas tunggal atau tidak. Tapi negeri ini telah dikelola menggunakan ideologi kapitalisme-sekuler. ’’Usulan ke asas tunggal tidak menunjukkan hubungan antara problem dan solusi,’’ katanya.

Sebelumnya, Idrus Marham tetap ngotot bahwa asas tunggal ini merupakan kebutuhan sekarang guna dijadikan platform bersama. Ia beralasan demokrasi harus ada komitmen. Nah komitmen itu harus diwujudkan secara tegas dan jelas. Ia juga berpendapat ketiadaan asas bersama, sebutnya, menimbulkan berbagai separatisme.

Munarman, salah satu peserta, membantah pendapat Idrus. Menurutnya, di negara demokrasi manapun, tidak ada yang mencamtumkan asas negaranya. Pencamtuman hanya terjadi di negara komunis yang otoriter.

Ismail juga mempertanyakan bagaimana kaitan ketiadaan asas tunggal dan separatisme. Menurutnya, di daerah yang muncul separatisme, pemenang pemilu justru Golkar dan PDIP, bukan partai-partai berlandaskan Islam. Bahkan di beberapa daerah yang membuat Perda Syariah pun, pemenang pemilunya adalah Golkar.

Anggota Pansus RUU PP, Idham, mengatakan soal asas tunggal ini partainya tak terlalu risau atau gamang. Ia pun sependapat bahwa tidak ada kaitan antara munculnya asas tunggal dan perda-perda syariah. ’’Jangan benturkan antara aqidah dan konsep dunia,’’ katanya seraya menambahkan bahwa ini adalah pendapat pribadinya. ’’Jangan dituding kami mendukung asas tunggal. Saya marah kalau dituding begitu,’’ tambahnya dengan suara lantang.

Wakil ketua FPPP Lukman Hakiem menyatakan usulan kembali ke asas tunggal itu sebagai ahistoris. Ia mengutip pernyataan Soekarno yang menyatakan bahwa ’’Buat saya yang paling penting kita harus menjaga persatuan dan kesatuan’’. Ia juga heran terhadap mereka yang mengusung asas tunggal ini. Soalnya tahun 1998, asas tunggal ini baru dicabut. ’’Seolah-olah problem kok di situ. Kalu mau jujur, sebenarnya Pancasila itu dimana tempatnya. Sebab, UUD 45 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Pancasila. Janganlah kembali ke belakang,’’ kata Lukman.

Akhirnya, Idrus pun mengakui bahwa Pancasila memang tidak operasional. Karenanya, ia mengusulkan ada perdebatan konseptual.

Sementara itu KH Cholil Ridwan, Ketua MUI menyatakan Islam tidak boleh dipisahkan antara kepentingan negara dan individu. ’’Kalau mengaku Islam, di mana pun posisinya, harus mendukung Islam. Jangan malah menghalang-halangi!,’’ tegasnya yang disambut takbir para peserta. <Mujiyanto>