Biaya Politik Mahal Pangkal Korupsi Sulit Turun

Biaya politik yang semakin mahal untuk seseorang bisa terpilih menjadi pejabat publik merupakan salah satu pangkal praktik korupsi di Indonesia sulit turun, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan Wicaksono Sarosa. “Salah satu pangkal mengapa korupsi masih tinggi di Indonesia adalah mahalnya seseorang bisa terpilih jadi pejabat publik,” kata Wicaksono kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Senin (28/2).

Hal tersebut dikatakan usai dirinya bersama sejumlah pengurus Kemitraan pembaruan Tata pemerintahan diterima oleh Wakil Presiden Boediono. Kemitraan adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja engan badan pemerintahan dan organisasi masyaraka sipil untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal.

Menurut Wicaksono, penurunan korupsi sampai saat ini masih belum bisa dilakukan secara optimal walaupun telah cukup banyak yang dilakukan untuk mengatasi ini. Pangkal masih tingginya korupsi, katanya, adalah reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya bergulir serta persoalan dalam praktik penegakan hukum yang masih lemah.

Wapres Boediono, kata Wicaksono, sangat memberikan perhatian terhadap upaaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menghargai berbagai masukan yang disampaikan oleh pihaknya. “Masalah pemberantasan korupsi menjadi perhatian penting bagi Wapres dan beliau sangat memberikan perhatian soal itu,” kata Wicaksono.

Sementara itu, Ketua Dewan ksekutif Kemitraan pembaruan tata Pemerintahan Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, organisasi yang telah berdiri 2003 telah memberikan sumbangan dalam berbagai upaya pembaruan tata pemerintahan di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil melalui mobilisasi dana dari masyarakat donor internasional.

“Kami telah mengelola sekitar 350 proyek dengan nilai sekitar 80 juta dolar AS serta bekerja sama dengan hampir 300 mitra,” katanya. Bidang yang digeluti, katanya, meliputi tata pemerintahan demokrasi, pelayanan publik, keamanan dan peradilan, serta ekonomi dan lingkungan hidup dengan nilai lintas sektoral antikorupsi, desentralisasi, pengentasan kemiskinan dan keadilan gender. (republika.co.id, 28/2/2011)