Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta, Delegasi Hizbut Tahrir menyatakan seharusnya BBM dikelola negara dengan baik tanpa korupsi dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Berdasarkan aturan Islam , minyak adalah milik rakyat, karenanya tidak boleh diserahkan kepada asing.
Menurut Ismail , pengelolaan minyak bumi Indonesia lebih banyak menguntungkan asing karena Indonesia tunduk pada kebijakan liberalisasi migas.
“Kita ini Muslim, ini adalah negeri Muslim PAN juga berbasis masa Muhammadiyah, Muslim. Tapi mengapa kita tidak menggunakan aturan Islam?” ujar Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto saat berdialog dengan FPAN , Rabu (23/3) di ruang pertemuan FPAN DPR RI, Jakarta.
Fraksi Partai Amanan Nasional tolak usulan delegasi Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengembalikan seluruh pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina, badan usaha milik negara (BUMN).
“Saya jamin, negara ini akan rubuh kalau perusahaan asing diusir dari negara ini, karena Pertamina hanya mampu menghasilkan 10 persen dari kebutuhan BBM dalam negeri,” ujar Kapoksi FPAN di Komisi VII Alimin Abdullah.
Ia menyatakan sudah 100 tahun Pertamina memonopoli pengelolaan BBM tetapi koruptif. Namun sejak beberapa perusahaan asing membuka SPBU, Pertamina terangsang untuk berkompetisi.
Hal ini disanggah Ismil Yusanto. Menurutnya yang harus secara mendasar dikritik adalah pradigma pengelolaan minyak yaitu liberalisasi. Liberalisasi migas telah menyebabkan penderitaan rakyat dan menguntungkan asing.
Apalagi dalam pandangan Islam minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al ammah). Negara wajib mengelolanya dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik.
Adapun kekurangan produksi dan pengelolaan yang buruk jelas harus diperbaiki tanpa harus menyerahkan pemilikan minyak kepada asing. “Jadi seharusnya korupsinya yang dihilangkan dan produksinya yang ditingkatkan, bukan malah pengelolaan minyaknya diserahkan kepada asing!” ujarnya.
Delegasi yang berjumlah delapan orang ini termasuk Ketua Faaliyah DPP HTI Rahmat Kurnia, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib dan Anwar Iman diterima oleh Alimin, Sekretaris FPAN Teguh Juwarno, dan anggota FPAN Muhammad Syafruddin.
Kedatangan delegasi kepada partai berbasis masa ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu merupakan bagian dari aktivitas politik HTI untuk mengajak segenap komponen umat Islam agar kembali terikat terhadap syariah Islam termasuk terikat pada hukum yang mengatur pengelolaan minyak dan gas.[] joko prasetyo/mediaumat.com
”Jadi seharusnya korupsinya yang dihilangkan dan produksinya yang ditingkatkan, bukan malah pengelolaan minyaknya diserahkan kepada asing!”
Setuju banget Pak Ismail. Memang paradigma wakil rakyat kita itu berantakan sekali n harus dirubah.
Allahu Akbar. Ayo yang lain yang dibawah, ikuti perilaku syabab yang diatas, terus bersemangat dan kreatif untuk mengajak masyarakat. Tiada hari tanpa semangat. Tiada hari tanpa oke. Tiada hari tanpa kreatifitas. Allahu Akbar!