Ada NGO Asing Berkantor di DPR

Jakarta: Gedung parlemen Indonesia ternyata menjadi kantor non-govermental organization atau lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Logo UNDP ada di sebuah ruangan di lantai tiga gedung DPD RI dan lantai 7 gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Saya kaget kalau ada NGO asing. Ini kan gedung negara, kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa,” kata Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo dalam dialog kenegaraan bertema “Membangun Moralitas Baru Parlemen Kita” di DPD/MPR RI, Jakarta, baru-baru ini.

Firman curiga jangan-jangan NGO tersebut merupakan bagian dari intelijen Amerika Serikat (CIA).Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan di sana, bahkan dilarang memotret. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. UNDP merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah PBB.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie akan meminta penjelasan Setjen DPR RI soal keberadaan UNDP di lingkungan gedung DPR RI. Menurut Marzuki, LSM manapun tidak boleh ada di lingkungan Parlemen.

“Sejak saya mengetahui itu, saya sudah minta kepada Setjen DPR RI untuk menjelaskannya, tapi tidak ada kejelasan dari Setjen DPR RI sama sekali soal tersebut hingga kini. Belum ada laporan tentang status keberadaan UNDP. Di gedung DPR ini kan ada MPR, DPR RI dan DPD,” ujar Marzuki di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (15/4).

Ia mengkhawatirkan, keberadaan LSM seperti UNDP di lingkungan DPR RI akan bisa membocorkan segala informasi yang ada di DPR. (metrotvnews.com, 15/4/2011)

3 comments

  1. saya termasuk orang yg tak percaya sama DPR MPR

  2. Bapak-Ibu yang saya hormati anda ini orang cerdas atau keledai, atau memang sudah berani ya terang-terangan “menjual” negeri ini ke “Tuan-tuan” kalian.

  3. ibnu rachman

    Pada hakekatnya seluruh penguasa negeri2 muslim telah menjual aset-aset kaum muslimin (SDM,SDA..dll) sejak mereka berlepas diri dari hukum islam & sitstem khilafah kemudian menggantinya dng HAM (hak asasi mereka) & Demokrasi (alat penjajahan barat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*