HTI Heran NII KW 9 Dibiarkan Pemerintah

Jakarta – Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 kembali menjadi perbincangan menyusul maraknya penipuan berkedok doktrin agama. Padahal isu ini sudah lama muncul. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merasa heran mengapa gerakan ini dibiarkan pemerintah.

“Sudah ada banyak fakta yang dilaporkan ke aparat. Bahkan menurut teman-teman di NII Crisis Center, sudah ada ekspose ke kepolisian tapi tidak ada tindak lanjut NII terkait Ma’had Al Zaytun ini. NII ini diduga terkait Abu Toto atau NII KW 9,” ujar  Jubir HTI Ismail Yusanto dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/4/2011).

Menurutnya, fakta yang selama ini muncul adalah orang-orang yang mengaku diculik dan dicuci otak oleh kelompok NII KW 9. Apalagi keluarga yang mengaku kehilangan anaknya bukan hanya 1-2 saja. Bahkan ada yang hingga kini anaknya tidak jelas rimbanya.

“NII KW 9 ini juga sudah jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Ketika mereka menggunakan cara-cara penculikan, mengumpulkan dana dengan menghalalkan segala cara, lalu disebut tidak ada kewajiban salat 5 waktu dan puasa, ini kan jadi aneh dan kontradiktif,” terang Ismail.

Ketika tidak ada tindak lanjut dari masalah ini, wajar jika publik bertanya ‘ada apa ini didiamkan’. Bahkan kemudian spekulasi mencuat dengan dugaan jangan-jangan NII KW 9 sengaja dipelihara dan ketika diperlukan isu ini dimunculkan.

“Kan jadi muncul spekulasi, apakah ini untuk memuluskan RUU intelijen. Karena ada gerakan-gerakan seperti ini maka menunjukkan intelijen lemah, dan harus diperkuat kewenangannya melalui UU,” imbuhnya.

Di sisi lain, tambahnya, NII KW 9 seolah muncul untuk mendiskreditkan Islam. Ketika ada yang mewacanakan syariah Islam, menurut Ismail, hal itu wajar saja muncul di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi jika hal itu dilihat dari kacamata kebebasan menyatakan pendapat.

“Akibatnya masyarakat jadi takut dan phobia kalau mendengar negara Islam, karena terbayang penculikan, hipnotis, cuci otak. Jadi gagasan negara Islam tidak tumbuh secara wajar, dan banyak mengalami pendiskreditan,” tambahnya.

Apakah HTI yang mengusung khilafah Islamiyah merasa mendapat promosi buruk? “Kita merasa nggak begitu. Karena dari sisi idenya berbeda,” ucap Ismail.

Menurutnya, pada tahapan tertentu di kalangan masyarakat awam, gerakan-gerakan Islam memang sulit dihindarkan dari pengasosiasian. Misalnya saja, HTI diasosiasikan dengan PKS, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).

“Suasana pengasosian kerap terjadi. Tapi secara faktual kita tidak merasa ada efek langsung dari kasus ini. Yang kita khawatirkan ada akibat pendiskreditan, mungkin jadi phobia terhadap misalnya bila diajak pengajian,” jelas Ismail.

Berdasar penelitian tahun 2002,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengindikasikan kaitan kepemimpinan Ponpes Al Zaytun dengan NII KW 9 yaitu di tangan Panji Gumilang. Namun pengurus ponpes megah yang berpusat di Indramayu, Jabar, itu menyangkal lembaganya terkait NII KW 9.

“Al Zaytun ini pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, bukan yang lainnya. Dan Al Zaytun ini berdiri di atas legal formal di bawah Yayasan Pesantren Indonesia,” kata Sekretaris Pesantren Al Zaytun, Abdul Halim, kepada detikcom, Kamis (14/4) silam. (detiknews.com, 28/4/2011)