Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 telah mengadakan dengan pemerintah di Mesir sebuah perjanjian dalam jangka waktu 12 bulan untuk meminjamkan Mesir 3 miliar dollar.
IMF mengatakan dalam pernyataan khusus dalam hal ini bahwa “Program ekonomi pemerintah Mesir telah melakukan langkah pertama menuju terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tergantung pada kepemimpinan sektor swasta.”
Delegasi IMF meninggalkan Mesir pada tanggal tersebut setelah dua minggu melakukan negosiasi tentang masalah pinjaman ini. IMF menyatakan dalam pernyataannya bahwa “Kebijakan moneter dan fiskal bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi makro di Mesir dengan jalan meningkatkan cadangan devisa untuk menghindari guncangan yang tiba-tiba.”
Ini berarti bahwa IMF tidak menginginkan kebaikan bagi Mesir, melainkan menginginkan keburukan dengan menambah jumlah hutannya, yaitu dengan memberi Mesir uang dalam bentuk pinjaman yang tidak diperlukannya, namun hanya untuk memiliki cadangan devisa berupa dolar AS, sehingga dengannya Mesir akan mampu menghadapi guncangan yang tiba-tiba, menurut klaim IMF. Dengan begitu IMF dapat meminjamkan dana ke sektor swasta, yakni individu dan perusahaan swasta yang berada di bawah rezim yang baru.
Di sisi lain, rakyat Mesir melalui para pemuda dan para aktivisnya menyatakan penolakannya terhadap hal ini, bahkan mereka melancarkan serangan terhadap Menteri Keuangan Samir Ridhwan yang cenderung untuk berhutang pada badan-badan asing. Mereka menuntut agar menghentikan langkahnya ini, yang mengikat Mesir dengan kekuatan asing, dan tidak akan menciptakan stabilitas perekonomian seperti halnya yang terjadi di Mesir. Mesir selama puluham tahun telah berhutang pada IMF dan lainnya, namun semua itu tidak mendatangkan manfaat apapun selain kemiskinan dan jeratan kekuatan-kekuatan imperialis.
Beberapa menyatakan bahwa “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi Mesir yang luhur dan era baru yang mulia, dimana dengannya Mesir akan memulai kehidupan yang mulia dan bermartabat.”
Bahkan sekelompok pemuda yang berusaha melakukan perubahan dan pembebasan mengatakan: “Rakyat Mesir yang besar, yang telah melakukan revolusi terbesar dalam sejarahnya, sepenuhnya siap untuk lapar. Dan kami tidak ingin memulai sejarah baru kami dengan hutang yang justru akan memberatkan rakyat Mesir, seperti yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.”
Mereka menambahkan: “Pemerintah Mesir harus menghentikan segera lelucon ini, dan mencari solusi pembiayaan sendiri. Seharusnya semua tahu bahwa para pelaku revolusi tidak mengemis makanan, apalagi mengemis untuk mendapatkan pinjaman.”
Mereka merasa heran dengan langkah dan cara pemerintah ini yang tidak berbeda dari politik rezim sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Mesir memiliki kesadaran yang lebih besar akan keburukan kekuatan asing. Mereka mulai menyadari bahwa tidak akan terjadi perubahan yang sesungguhnya di dalam negeri, sebab penyelenggara pemerintah saat ini tidak lain adalah perpanjangan tangan dari politik era pemerintahan sebelumnya, mulai dari politiknya, pola pikirnya, arahannya dan keterikatannya. Sehingga setiap hari rakyat Mesir semakin menyadari hal itu, bahkan mereka melihat dengan jelas bahwa Amerika telah mencuri revolusi dari mereka. Mereka sadar bahwa mereka belum menghapus dan melenyapkan sistem demokrasi kapitalisme, dan yang telah mereka hapus hanyalah wajah-wajah yang kemudian diganti dengan wajah-wajah serupa tampa mereka sadari. Dan semua ini bisa tercapai dengan mereka mengumumkan berdirinya sistem Islam, yaitu negara Khilafah.
Memang, sangat terlihat jelas bahwa pemerintah Mesir sekarang merupakan perpanjangan dari politik rezim sebelumnya, tawanan pemikiran rezim sebelumnya, dan pemiliki kebijakan rezim sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Mesir bangga mengumumkan bahwa ia membutuhkan pendanaan internasional yang nilai nominalnya 10 hingga 12 miliar dolar sampai Juni 2012.
Hal ini sejalan dengan apa yang telah diumumkan oleh negara-negara imperialis yang dipimpin oleh Amerika, di samping Eropa dalam pertemuan puncak Kelompok Delapan Negara Industri (G-8) yang diadakan bulan lalu di Deauville, Perancis. Dalam pertemuan itu membahas revolusi dan pemberontakan rakyat Arab, serta bagaimana mengontrol dan mencegah agar masyarakat Muslim di negara-negara Arab tidak lepas dan lari dari cengkraman kekuasaan negara-negara imperialis ini. Sehingga dari apa yang disetujui oleh negara-negara imperialis dalam pertemuan puncaknya itu adalah menguatkan politik pinjaman dan bantuan kepada Mesir dan Tunisia dengan nilai nominal mencapai 40 miliar dolar agar negara-negara ini tetap berada dalam jeratan kaum imperialis.
Menteri Keuangan Mesir Samir Ridhwan dalam menanggapi serangan yang dilancarkan oleh sekelompok pemuda yang berusaha melakukan perubahan dan pembebasan, mengatakan: “Mereka yang menyerang kebijakan politik tersebut tidak menawarkan pandangan alternatif untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang menerpa negara sekarang. Kami siap untuk bernegosiasi dan berdiskusi terkait pandangan alternatif yang ditawarkan.”
Perlu diketahui bahwa para aktivis Hizbut Tahrir telah menawarkan pandangan alternatif untuk solusi masalah keuangan dan ekonomi, serta masalah-masalah lainnya yang menimpa Mesir. Mereka para aktivis Hizbut Tahrir terus memenawarkan pandangan alternatif yang benar setiap terdapat masalah ekonomi atau keuangan.
Pandangan ini, pertama mengharuskan untuk mengubah sistem di Mesir dari asasnya, dan kemudian menggantinya dengan sistem Islam, sehingga dengannya memungkinkan untuk menerapkan solusi keuangan dan ekonomi Islam. Dalam solusi tersebut harus membatasi kepemilikan, yaitu kepemilikan publik, dan kepemilikan negara, serta apa yang masuk dalam kedua jenis kepemilikan ini, sehingga individu-individu tidak melampauinya, atau agar tidak ada yang menintervensi kepemilikan mereka.
Sementara kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam pemberian pinjaman ini, maka itu seperti yang diumumkan dalam pernyataannya, yaitu “untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tergantung pada kepemimpinan sektor swasta.”
Ini berarti, bahwa semua yang masuk dalam kepemilikan publik dan kepemilikan negara dapat dimiliki oleh perorangan, yakni melakukan privatisasi, yang selama ini diemban oleh Amerika untuk diterapkan di seluruh dunia sejak dekade delapan puluhan abad terakhir, pada saat Amerika dipimpin oleh mantan presiden Reagan, dan diterapkan oleh rezim Mesir yang dipimpin presiden tergulingkan Hosni Mubarak, akibatnya kehancuran dan kemiskinan meningkat di dalam negeri, dan harta menumpuk di tangan orang tertentu seperti keluarga presiden Mubarak yang digulingkan, Naguib Sawiris dan keluarganya, serta yang lainnya yang belum disingkirkan setelah mereka mencuri harta kepemilikan negara dan kepemilikan publik atas nama privatisasi. Sehingga mereka menjadi miliarder buah dari politik ini, sementara persentase kemiskinan di Mesir meningkat sampai 70% , dan persentase orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali mencapai 5% seperti yang diumumkan pada bulan lalu oleh pimpinan junta militer yang memimpin Mesir.
Seharusnya apa saja yang termasuk dalam kepemilikan publik dan kepemilikan negara tidak boleh dimiliki oleh individu dan perusahaan, atau apa yang disebut dengan sektor swasta. Namun wajib diawasi dan dikelola oleh negara secara langsung dengan memperkerjakan individu-individu, kemudian mereka diberi upah senilai manfaat yang mereka berikan. Sedang hasil kepemilikan wajib diberikan kepada umat yang diatur oleh negara dalam proyek peningkatan taraf hidup rakyat hingga taraf hidup yang paling tinggi. Kemudian mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer hingga skunder yang menjadi kebutuhan setiap individu rakyat, seperti sandang, pangan dan papan, serta pengobatan, pendidikan dan jaminan keamanan mereka. Sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menikah dan memelihara keluarganya, di samping memberi mereka kesempatan yang sama untuk memiliki barang-barang mewah sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.
Perusahan gas Mesir, misalnya, harus di bawah pengawasan negara dan dimiliki secara penuh. Peran negara dalam hal ini adalah memperkerjakan para pekerja, para ahli, insinyur, dan penyewaan berbagai peralatan dari perusahaan swasta jika negara tidak membeli sendiri alat untuk memproduksi gas, memperluas jaringan pipa dan yang lainnya, dengan memberinya upah. Negara menjual gas di pasar luar negeri dengan harga dunia. Sedang di pasar dalam negeri tidak dijual untuk rakyat karena itu adalah hak mereka dalam domain kepemilikan publik, bahkan disalurkan ke rumah-rumah mereka melalui pipa. Namun boleh negara jika sedang membutuhkan uang untuk mengambil upah atas pemasangan pipa dan pemeliharaannya, bukan sebagai pembayaran harga gas.
Ini adalah salah satu contoh alternatif dan solusi Islam. Dan semua mengetahuinya bahwa Hizbut Tahrir memiliki pandangan yang jelas untuk memecahkan setiap masalah secara praktis, jelas dan spesifik. Hizbut Tahrir tidak menawarkan slogan-slogan umum apalagi kabur yang tidak dimengerti masyarakat umum dan khusus, seperti slogan “Islam adalah solusi” dalam bentuk yang sangat umum. Namun Hizbut Tahrir menawarkan solusi-solusi Islam yang praktis, jelas dan spesifik.
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 15/6/2011.
