Tokoh Umat Berkumpul Serukan Khilafah

Seruan kembali kepada syariah Islam dan khilafah terus meluas. Seruan itu kini tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok saja, tapi sudah meluas di kalangan kelompok Islam lainnya. Jum’at siang (16/10) sejumlah tokoh Islam dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), berkumpul di Aula Al Azhar, memperbincangkan apakah masa depan kepemimpinan umat itu Khilafah ala manhajir rasul atau sekularisme ala Amerika. Tokoh Islam yang menjadi pembicara dalam acara halal bihalal dan sarasehan Forum Umat Islam ini adalah Rusdy Hamka (YPI Al-Azhar), H Nazri Adlani (Ketua Umum DPP Al Ittihadiyah), KH Amrullah Ahmad (Ketua DPP Syarikat Islam), Ust Abu Bakar Basyir ( Amir MMI), KH A Cholil Ridwan (Ketua MUI), Ust Ismail Yusanto (jubir HTI), Ust Mashadi (Ketua FUI) dan host KH M Alkhaththat (Sekjen FUI).

Tokoh Islam lainnya yang hadir di antara peserta yang memadati aula Al Azhar antara lain KH Muhammad Makmun (Pesantren Darul Dalah, Pandeglang), KH Amin Noer (Pesantren Attaqwa), Ust Abu Jibril (MMI), Ust Ja’far Shodiq (FPI), Dr Bambang Setyo (Masyarakat Peduli Syariah), Ust Zaaf Fadzlan Al Garamatan (Dai Papua), Alfian Tanjung dan banyak tokoh Islam lainnya.

Rusdy Hamka mengatakan bahwa perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Menurutnya keberadaan partai Islam saat itu adalah untuk memperjuangkan agar negara ini diatur dengan syariat Islam. Sayang, kata putra Buya Hamka ini, di era Suharto tidak dibicarakan lagi negara Islam itu oleh partai Islam.

Dan sekarang, meski ada partai Islam, namun ternyata tak tegas untuk mendirikan negara Islam.”Lalu untuk apa keberadaan mereka itu,” ujarnya. Menurut beliau bila partai Islam yang ada sekarang ini tidak tegas berjuang untuk menegakkan syariat Islam, maka wajar bila muncul kelompok-kelompok yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam.

Sementara itu H Nazri Adlani, menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Karena itu pula yang dilakukan para sahabat sesaat setelah wafatnya rasululullah SAW. Para sahabat saat itu bukannya segera memakamkan jenazah Rasulullah SAW, malah bermusyawarah untuk menunjuk siapa pengganti Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih sebagai khalifah saat itu. Berangkat dari cerita tersebut, maka umat Islam memang harus memiliki khalifah atau pemimpin.”Sekarang juga kepemimpinan itu harus ada,” tegasnya.

Kepemimpinan yang dimaksud tentu adalah kepemimpinan yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, yakni yang menjalankan syariah Islam. “Taat kepada Allah dan rasul-Nya itu harus di bawah ulil amri,” ujar ustadz Abu Bakar Basyir.

Adalah haram hukumnya, lanjut pimpinan ponpes Ngruki ini bila umat Islam tidak memiliki ulil amri seperti itu, yakni yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu saat ini umat Islam harus berusaha untuk hidup di bawah ulil amri yaitu dalam daulah Islam untuk lokal dan Khilafah untuk internasional. Kalau daulah Islam itu sudah ada, maka umat Islam wajib hijrah ke negara Islam itu. Namun, kalau belum ada wajib mengadakannya. “Karena itulah Indonesia ini harus dirubah sistemnya menjadi negara Islam, sebab ini adalah karena perintah Allah,” tegasnya.

Setidaknya dengan adanya negara yang menjalankan syariat Islam, kata ustadz Abu Bakar Basyir, ada tiga manfaat yang dirasakan umat Islam. Pertama, Allah akan memantapkan kedudukan Islam, sehingga tidak diobok-obok musuh-musuh Islam. Sekarang ini Islam diobok-obok karena tidak ada khilafah.

Manfaat kedua adalah umat Islam menjadi aman dan tentram. Itu semua terwujud karena negara mengatasi kriminalitas dengan hukum yang paling modern, yakni Islam, Bukan dengan hukum jahiliyah seperti sekarang, yang tak pernah menyelesaikan masalah.

Adapun manfaat ketiga, umat Islam itu ibadahnya murni tauhidnya, sehingga tidak ada kemusyrikan. Sekarang ini karena tidak diterapkannya syariah, ada 1001 kesyirikan yang berkembang di negeri ini.

“Mengamalkan Islam itu harus dalam bentuk kekuasaan. Maka siapa yang berani membantahnya maka berarti membantah Allah,” tegasnya lagi.

Hal senada disampaikan Ahmad Sumargono. Menurut ketua Gerakan Persaudaran Muslim Indonesia ini, kita memang memerlukan kekuasaan atau kekhilafahan. Namun untuk menuju kesana perlu ada top manajemennya.

Demokrasi Inheren dengan Sekularisme

Ketua umum Syarikat Islam, KH Amrullah Ahmad menjelaskan bahwa dunia saat ini dibentuk oleh pendapat mayoritas, sehingga dari situlah sebuah sistem dibangun. Padahal kata Allah, sembari mengutip sebuah ayat Alquran, barang siapa kita mengikuti mayoritas penduduk bumi, maka niscaya mereka itu akan menyesatkan kita.

Sekarang ini, pendapat terbanyak umat manusia di bumi meyakini bahwa demokrasi itu sistem yang terbaik. Dan dengan demokrasi itu lah mereka menolak Syariat Islam. Itu wajar, menurut sekretaris MUI ini, sebab di dalam demokrasi yang berdaulat adalah manusia atau keinginan nafsu manusia. Makanya tak aneh bila demokrasi itu inheren dengan sekulerisme. “Jika umat Islam mengikuti demokrasi maka kita pasti akan tersesat,” ujarnya.

Seharusnya kata KH Amrullah, umat Islam kembali kepada sistem syura. “Maka tak ada jalan jalan lain bagi umat Islam untuk kembali kepada sistem syura sehingga keputusan tertingginya adalah berdasar Alquran dan As-Sunnah,” paparnya. Sistemnya bisa saja dengan daulah atau khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.

KH Kholid Ridwan setuju bila sistem Demokrasi itu diganti dengan sistem Islam. “Saya sangat setuju,” tegasnya. Namun saat ini khilafah masih sebuah mimpi, dan kita hidup di alam demokrasi. Karena itu kata ketua MUI, sambil menunggu datangnya khilafah kita bisa memanfaatkan demokrasi.

Gencarkan Sosialisasi

Saat ini kita hidup dalam tatanan sekuler. Ketika umat menginginkan kehidupannya diatur dengan Islam maka otomatis umat Islam memerlukan kekuasaan yang didasarkan pada Islam.. “Ketika berbicara tentang kekuasaan itulah, maka kita bicara tentang perubahan, karena sistem sekarang ini bukan Islam,” ujar Ahmad Sumargono.

Untuk merubah sistem bukan Islam dengan system Islam itu maka menurut Ahmad Sumargono, bisa dilakukan dengan cara revolusi atau reformasi. Selain itu juga perlu meningkatkan rekrutmen kepemimpinan melalui ormas-ormas dan dakwah serta sosialisasi di tengah-tengah umah.

Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa sosialisasi itu perlu dilakukan oleh semua pihak. “Kita harus sebarkan terus ide khilafah ini,” ujarnya.

Selain itu, Ismail juga menyampaikan bahwa perjuangan menegakkan syariah Islam dan khilafah adalah perjuangan politik. Karena itulah dibutuhkan adanya partai politik dengan tujuannya untuk meraih kekuasaan dan merubah sistem sekuler ini menjadi sistem Islam. Sependapat dengan Ahmad Sumargono ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan itu, yaitu dengan jalan revolusi melalui jalan umat atau masuk melalui parlemen.

Namun kata Ismail, karena ini perubahan sistem maka mutlak harus dilakukan dengan revolusi. Itupula yang terjadi di sejumlah negara terkait dengan perubahan sistem. Termasuk juga yang dilakukan Rasulullah SAW. “Namun, revolusi itu akan terjadi kalau kita punya kekuatan umat,” ujarnya.

Jalan kedua memang bisa melalui parlemen. Tapi tugas partai masuk ke parlemen adalah untuk menghentikan sekulurisme dan berjuang menegakkan syariah. “Bukan sebaliknya malah mengokohkan sekulerisme, karena itu adalah kemungkaran terbesar”.

Terkait penyiapan pemimpin umat ke depan, munurut Ismail tidak mesti menunggu sampai tahun 2009. Upaya itu bisa dilakukan sejak sekarang. Tapi yang lebih penting adalah apakah umat itu paham atau tidak. “ Dan juga harus diingatkan bahwa perjuangan penegakkan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia,” ujarnya.

Dalam ceramah sebelumnya Ismail Yusanto menjelaskan perbedaan antara sistem khilafah dengan sekuler. Diantaranya dalam penegakan syariah, bahwa dengan tegaknya sistem khilafah maka syariat Islam akan tegak, karena syariat Islam adalah satu-satunya pilihan. Sementara dalam sistem sekuler syariat tidak akan tegak, sebab itu adalah salah satu pilihan. Dalam penataan kehidupan, tatanan kehidupan dalam sistem khilafah jelas, karena berdasar pada syariat. Sedang dalam sistem sekuler, tidak jelas bahkan penangannya banyak menghasilkan persoalan baru. []