Utang Indonesia Sudah Rp 1.900 Triliun, Pemerintah Diminta Stop Biayai Pembangunan dari Utang

LSM Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri.

“Semakin besar kita mengandalkan utang maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” kata Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, isu utang seharusnya saat ini menjadi “debat panas” di dalam DPR karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait hal itu.

Ia mencontohkan, hal penting yang harus dicermati terkait dengan utang adalah sejauh mana jumlah cicilan pokok dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Dani juga mengingatkan bahwa Indonesia juga harus belajar dari kekisruhan dalam penentuan pagu utang AS yang sempat menjadi perdebatan hangat baik di dalam tubuh pemerintah AS maupun kongres negara itu.

“Di AS terlihat isu utang menjadi krusial tetapi di Indonesia isu utang masih belum menjadi debat politik yang panas,” katanya. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Didi A Johansyah juga menilai, total utang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati.

“Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” kata Didi di Jakarta akhir Juni lalu.

Jumlah utang luar negeri Indonesia sampai kwartal I 2011 mencapai 214,5 miliar dolar AS, meningkat 10 miliar dolar AS dibanding posisi akhir 2010. Jumlah tersebut terdiri atas utang Pemerintah sebesar 128,6 miliar dolar AS dan utang swasta 85,9 miliar dolar AS.

Sedangkan rasio utang dibanding PDB saat ini 28,2 persen lebih baik dibanding 1997/1998 sebesar 151,2 persen. Sementara rasio utang jangka pendek dibanding cadangan devisa saat ini 42,6 persen lebih baik dibanding posisi 1997/1998 sebesar 142,7 persen. (republika.co.id, 5/8/2011)

7 comments

  1. Pemerintah beralasan, kenapa negara “donor” masih mau memberi pinjaman padahal hutang negeri ini sdh sedemikian banyak ? jawaban mereka karena kita masih dipercaya, alias faktor TRUST masih tinggi. normalnya, klo pihak pemberi pinjaman bersikap percaya, pasti ada “sesuatu” yg bisa dijadikan jaminan hutang. Ya….jaminan itu tdk lain SDA negri ini sangat melimpah. Dan secara pelan namun pasti SDA milik umat ini sdh diserahkan kpd negara rentenir tsb. Saatnya umat harus sadar bahwa haq mereka hrs dikembalikan. dan yg bisa mengembalikan hanya Khalifah. Khilafah wa’dullah. kembalinya institusi khilafah adalah benar. Kini giliran TRUST kita akan datangnya Khilafah. We must TRUzT in tbis truth

  2. Itulah buah ideologi kapitalis, yang semakin menyengsarakan rakyat. Selama Indonesia mengenyampingkan syariah Islam dalam mengelola negara, selama itu pula rakyat menderita. Untuk itu sudah waktunya rakyat bersama-sama mendesak pemerintah untuk menerapkan syariat Islam dan menegakkan khilafah, agar rakyat dapat hidup sejahtera. Allahu Akbar.

  3. semakin banyak utang semakin Asyik…inilah pemikiran pemerintah saat ini…
    karena yang mendapat beban untuk bayar utang bukan pemerintah tapi rakyat….jadi jangan heran setiap bayi yang lahir di pundaknya ada segepok utang yang harus dibayar
    Inilah bentuk teror dari pemerintah kepada rakyat

  4. negara utang:pmimpi sekarang ibarat anak orangkaya yang pemalas dan bodoh,bukannya harta diklola sendiri malah dihambur k orang asing, buat makan aja ngutang…itulah pemimpin amburadul,ilang akal,punya mata ga bisa lihat,punya telinga ga bisa denger,jadi kebelinger

  5. Cepat atau lambat kapitalis akan runtuh.Persiapkan diri menyongsong keruntuhan dan perubahan itu.

  6. MS Burhamzah

    saya kira benang merah permasalahan di negara kita adalah penegakan hukum yang masih jauh dari harapan(tidak islami)sehingga berdampak kemana-mana. terlebih departemen yang berkaitan dengan moral (DEPKES, DEPAG DAN DIKNAS) masih menjadi leader dalam korupsi berdasarkan laporan BPK dan diperburuk oleh antek-antek dajal di DPR maka semakin dalam derita bangsa ini. cobalah berlakukan hukuman mati (pancung) bagi para koruptor maka kebocoran angaran dapat diminimalisir. saya pribadi sangat mendukung hukuman mati bagi koroptor. kalau china bisa bangkit dengan menjalankan syariat yang tegas maka Indonesia juga harus bisa. Amin…

  7. satu persatu pulau bakalan terjual ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*