Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Benarkah Sejahterakan Rakyat?
“Sistem Jaminan Sosial Nasional, benarkah sejahterakan rakyat?”, menjadi isu yang diangkat oleh Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) DPD Jatim(21/8) dalam agenda Talkshow bulanan Halqoh Islam & Peradaban(HIP) ke-17. Talkshow yang mengundang narasumber dari Ketua Serikat Pekerja Nasional(SPN) Jatim-Sudarmaji, Arief Firmansyah,SE,MM(Pakar Ekonomi FE Unair), juga dari DPD HTI Jatim-Fajar Kurniawan mengupas bagaimana posisi SJSN bagi rakyat sebenarnya, lalu bagaimana Islam memandangnya, serta telaah kritis UU SJSN dan RUU BPJS itu sendiri.
Penolakan UU SJSN dan RUU BPJS adalah sikap nasional SPN, bukan hanya dari SPN saja, namun permasalahan ini juga ditolak oleh 12 organisasi serikat buruh lainnya, sebab dinggap mengelabuhi rakyat atas nama Jaminan Sosial. Inilah sikap jelas dan tegas yang ditunjukkan oleh Sudarmaji. Adapun sikap dari HTI, selain menganggap undang-undang ini adalah sebuah pengelabuhan terhadap rakyat atas nama Jaminan Sosial, ini adalah bentuk lepasnya tanggung jawab pemerintah dan bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan secara aqad/transaksi menurut islam adalah aqad yang bathil. Pada kesempatan itu pula Arief Firmansyah menyampaikan bahwa sistem Jaminan Sosial Nasional yangseharusnya negara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat tetapi oleh pemerintah diubah mejadi sistem asuransi, dalam pandangan islam sistem asuransi ini bathil.
HIP-17 yang diselenggarakan di Aula Bir Ali-Asrama Haji Surabaya ini berhasil menyedot 450-an peserta.[lijatim]
FOTO-FOTO KEGIATAN:
Setuju bahwa negara tidak boleh lalai dan lepas tanggung jawabnya untuk memberikan dana jaminan sosial, apalagi di Indoensia baru sekitar 15 juta yang mempunyai jaminan sosial ( 9 juta di jamsostek menggunakan sistem asuransi ).
NAmun ketika negara harus menanggung seluruhnya, apakah tidak mengambil peran pengusaha yang saat ini membayar iuran sekitar 9% upah untuk pekerja?
Dan dari mana uang negara untuk membiayai 200 juta penduduk yang belum tercover jaminan sosial ? sementara APBN selalu defisit.