Pemerintah otonomi Catalonia merevisi aturan pembuatan tempat peribadatan bagi umat Islam dan Kristen Evangelis. Aturan tersebut mewajibkan kepada kedua komunitas untuk memperhatikan aspek arkeologi, budaya, sejarah dan tradisi yang melekat dalam bangunan.
Secara resmi, aturan itu bakal diteken 13 September mendatang. Aturan tersebut sekaligus menggantikan aturan lama yang dibuat tahun 2009 silam.
Ada sejumlah perubahan signifikan terutama pemasukan kata “tradisi” dan “sejarah” sebagai bahan pertimbangan mendirikan tempat ibadah baru. Perubahan lain adalah aturan baru juga mewajibkan penyampaian ceramah keagamaan harus sesuai dengan lingkungan, bangunan dan sisa-sisa sejarah lokal.
“Masyarakat akan melakukan upaya untuk beradaptasi, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya dan butuh waktu,” papar Direktur urusan agama pemerintah Catalan, Xavier Puigdollers.
Namun, bagi komunitas Muslim atau Evangelis, aturan itu tentu menyulitkan mereka untuk berkembang. Apalagi, aturan larangan membangun masjid juga diberlakukan sejumlah kota di Spanyol. Salah satunya adalah Torroella, provinsi Girona, yang melarang pembangunan masjid bergaya arsitektur Timur Tengah atau bangunan yang tidak sesuai dengan tradisi lokal.
Ketidaksiapan Eropa
Sosiolog sekaligus pakar agama Islam, Jordi Moreras, mengatakan aturan tersebut memicu penyamaran masjid di lingkungan perkotaan seperti yang terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Padahal, tujuan awalnya mencegah pengerusakan terhadap situs-situs sejarah dan budaya di negara ini. “Penyamaran pasti terjadi,” katanya seperti dikutip ansamed.com, Jum’at (2/9).
Serupa dengan negara Eropa lain, Spanyol tengah menghadapi situasi yang tidak pernah terbayang sebelumnnya, yakni perkembangan komunitas Muslim. Mereka mungkin sempat merasakan aura Islam semasa kejayaan khalifah.
Namun, itu cerita masa lalu. Kini, situasi yang dihadapi berbeda. Mereka tampak tidak siap menghadapi umat Islam yang berasal dari beragam etnis dan budaya.
Ketidaksiapan itu melahirkan langkah bernada panik yang dilakukan serempak oleh negara Eropa lain. Langkah itu diawali dengan menentang pembangunan masjid. Girona misalnya, tengah menjalankan undang-undang yang memperbolehkan Xenofobia dilakukan.
Menurut klaim mereka, Muslim yang kebanyakan imigran menyumbang pengangguran dan menggangu kestabilan kawasan. Karenanya, pemerintah daerah merasa perlu untuk menjaga stabiliasasi. Salah satunya memperketat aturan pembangunan tempat ibadah dengan dalih mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. (republika.co.id, 2/9/2011)