Ikhwanul Muslimin Menolak Negara Agama

Pimpinan Umum (Mursyid Am) Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Muhammad Badi membantah adanya negara agama dalam Islam. Ia berkata: “Dalam Islam tidak dikenal adanya negara agama.” Ia menambahkan bahwa kelompoknya hanya menuntut sebuah “negara sipil dengan referensi Islam sebagai teks konstitusi.”

Ia menjelaskan bahwa para calon Ikhwanul Muslimin jika menang dan mampu membentuk mayoritas di Parlemen: “Mereka akan mendesak ke arah ideologi pemisahan kekuasaan dan membatasi wewenang yang diberikan untuk jabatan Presiden agar yang menduduki posisi ini sesuai dengan teks dalam sejarah Islam yang terkenal bahwa pemimpian adalah pelayan umat yang digaji olehnya,” katanya.

Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Badi ini, dilihat dari sudut pandang pemikiran Islam sangat telanjang bertentangan dengan Islam. Negara dalam Islam adalah negara bagi agama Islam. Jadi, itulah negara agama, dan di dalamnya tidak berlaku sesuatu apapun kecuali jika diambil dari agama. Adapun pemisahan kekuasaan dan membatasi wewenang presiden, maka itu adalah ide-ide demokrasi, bukan ide Islam.

Sedangkan perkataan negara sipil dengan referensi Islam, maka ini merupakan perkataan yang mengkompromikan dua kontradiksi, sebab negara sipil adalah negara non-agama, yakni bukan negara Islam. Dan negara non-agama ini tidak akan tegak dengan Islam sebagai referensinya. Negara itu tegak, bisa dengan referensi hukum positif, atau dengan referensi agama Islam. Jika negara itu berupa yang pertama, maka ia bukan negara Islam. Dan jika negara itu berupa yang kedua, maka ia negara Islam.

Jadi, pilihannya hanya dua, negara Islam atau bukan negara Islam. Adapun usaha Muhammad Badi untuk mencampur antara kedua jenis ini merupakan usaha yang sia-sia, dan tidak akan pernah berhasil (kantor berita HT, 20/10/2011).