Kenaikan Gas LPG, Penderitaan Rakyat Tiada Henti

Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Nomor: 138/PU/E/08/08 Jakarta, 27 Sya’ban 1429H/28 Agustus 2008 M

PERNYATAAN

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Tentang

“Kenaikan Gas LPG, Penderitaan Rakyat Tiada Henti”

Menjelang bulan Ramadhan, rakyat dikejutkan oleh keputusan Pertamina menaikkan harga Gas LPG kemasan 12 kilogram. Rakyat yang mestinya sedang bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadhan, menjadi terganggu dengan keputusan itu. Kenaikan gas secara pasti akan semakin menambah beban hidup rakyat. Keadaan ini makin menguatkan kenyataan bahwa meski telah lebih 60 tahun merdeka, rakyat belum terbebas dari berbagai kesulitan. Malah ada kecenderungan penderitaan itu makin menjadi-jadi. Hidup dirasakan semakin berat, meski hanya untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Apalagi faktanya jumlah rakyat miskin di Indonesia masih sangat banyak, dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Kemiskinan makin parah dengan tingginya pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Indonesia terdata 10,28% dan setengah menganggur 29,1%. Ini artinya, sekitar 39,38% angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang aman. Bila angkatan kerja diperkirakan berjumlah sekitar 100 juta, berarti hampir 40 juta menganggur.

Rakyat miskin makin berat menanggung beban hidup dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sejak keputusan pemerintah yang menaikkan BBM pada Oktober 2005, tidak ada satupun komoditas yang tidak mengalami kenaikan. Beras, minyak tanah, minyak goreng, tepung terigu, tempe, tahu, dan lainnya semua naik. Tak tanggung-tanggung, bukan sepuluh atau lima belas persen tapi bahkan hingga ratusan persen. Harga beras meroket tajam hingga mencapai Rp 5000/kg. Kini setelah minyak tanah langka, dan kalaupun ada harganya sangat mahal dan rakyat telah dipaksa untuk berpindah ke gas, harga gas dinaikkan pula oleh Pertamina.

Kenaikan harga ini tentu sangat ironis. Indonesia adalah negara produsen gas dengan cadangan terbesar di dunia, tapi mengapa gas kadang sulit didapat dan harganya pun sekarang terus naik? Indonesia adalah juga produsen terbesar kelapa sawit dengan produksi 17,2 jt ton/tahun. Tapi kini jutaan rakyat kesulitan beli minyak goreng, yang di beberapa daerah mencapai Rp 15.000/kg, dari semula cuma Rp. 8000/kg. Kenaikan harga minyak goreng menghancurkan industri kecil berbahan kedelai, tepung terigu dan lainnya. Ribuan pedagang makanan kecil gulung tikar.

Dari fakta-fakta di atas, ditambah dengan merajalelanya korupsi di semua lini, tingginya biaya sekolah, meningkatnya kerusakan moral, maraknya pornografi dan pornoaksi, tampak sekali bahwa pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah institusi yang wajib melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Hubungan pemerintah dengan rakyat sesungguhnya adalah hubungan antara yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya. Karena itu, rakyat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer serta infrastruktur lain secara mencukupi. Jika pemerintah sudah tidak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri, dan tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?

Sepanjang masa krisis ini, memang pemerintah dan elit politik tampak lebih suka sibuk dengan urusan sendiri, memenuhi tuntutan pihak asing serta tampak lebih berpihak kepada para konglomerat atau pemilik modal. Bila pengusaha besar tengah dibelit masalah, pemerintah dengan sigap menolong dengan memberikan bantuan likuiditas, potongan pajak dan sebagainya. Sementara bila rakyat dalam kesulitan, bukannya ditolong malah ditambah beban. Digusur, dibiarkan. Dalam banyak hal, selalu saja rakyat banyak yang dijadikan korban. Bila carut marut ekonomi lebih banyak ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah, praktik korupsi dan ulah para bankir dan konglomerat hitam, mengapa rakyat banyak yang harus selalu menanggung akibatnya? Sikap seperti ini tentu jauh dari sikap memegang amanah sebagai pihak yang wajib memelihara kemaslahatan rakyat sebagaimana yang dimaksud.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, HizbutTahrir Indonesia menyerukan:

1. Menolak cara-cara sekuler-kapitalistik termasuk campur tangan lembaga dan negara asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, kebijakan energi termasuk gas LPG, kebijakan ekspor impor dan sebagainya. Sudah saatnya, sistem sekuler – kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus ditinggalkan.
2. Sebagai gantinya, di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. Dengan syariah, diyakini kebijakan pengelolaan Sumberdaya Alam, kebijakan energi termasuk gas LPG, kebijakan ekspor impor, dan sebagainya akan sungguh-sungguh memberikan kemashlahatan bagi semua rakyat. Bukan hanya di bidang ekonomi, lebih jauh lagi juga harus ditolak sistem sekuler dalam semua aspek kehidupan yang selama ini terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik. Harus ditegakkan sistem yang tangguh, yakni sistem Islam. Bila sosialisme telah gagal, kapitalisme demikian juga, kemana lagi kita akan menuju bila tidak kepada Islam?
3. Hizbut Tahrir Indonesia juga mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat dan para wakil rakyat yang mayoritas muslim, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu dan tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di negeri ini diterapkan syariat Islam secara kaffah. Dengan syariah itulah kita mengatur aspek ekonomi agar kesejahteraan sekaligus kemuliaan rakyat bisa dicapai, keamanan bisa ditegakkan, kedamaian bisa diujudkan dan kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena itu, harus ada gerakan bersama untuk kembali kepada ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan menetapkan pemimpin yang amanah, tidak korup dan bertindak culas. Syariat Islam bukanlah kewajiban satu orang atau satu kelompok, melainkan kewajiban kita bersama dan demi kebaikan semua. Sungguh, hanya melalui syariat Islam dan pemimpin yang amanah sajalah kita bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara baik.

Terakhir, kami mengingatkan pemerintah akan doa Nabi saw.:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ»

“Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia” (HR. Muslim)

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto

Hp: 0811119796 Email: ismaily@telkom.net

Gedung Anakida Lt 7
Jl. Prof. Soepomo 27, Tebet, Jakarta Selatan
Telp/Fax : (62-21) 8353254
Email : info@hizbut-tahrir.or.id Website: www.hizbut-tahrir.or.id