Abdelilah Benkirane Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) Maroko belum resmi memimpin pemerintah Maroko telah menegaskan loyalitasnya kepada Raja Muhammad VI, dan menegaskan kesetiaannya terhadap istana dalam hal kebijakan luar negeri.
Benkirane berbicara kepada Aljazeera pekan lalu, dan dalam pembicaraannya itu ia menegaskan kembali trilogi politik yang sakit, yang diyakini oleh partainya, yaitu: stabilitas, pelestarian kerajaan Maroko dan reformasi, yakni memerangi korupsi secara umum.
Benkirane dan wakilnya juga menegaskan bahwa pada tahun 1990 keduanya telah merumuskan sebuah dokumen yang di dalamnya gerakan menerima sistem kerajaan (monarki), bahkan di dalamnya mengakui apa yang disebut dengan Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) yang memberikan legitimasi agama bagi raja yang korup dan rezimnya yang banyak melakukan kerusakan di negara ini.
Jadi, Benkirane mengakui dalam dokumen itu bahwa sistem kerajaan (monarki) adalah penjamin integritas teritorial Maroko, juga mengakui bahwa Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) adalah penjamin identitas ke-Islam-an negara, dan tidak mengarah atau jatuh ke dalam cengkeraman jargon-jargon sekulerisme, katanya.
Inilah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang akan memimpin kabinet di Maroko, dan inilah hakikatnya. Pendek kata, keberadaan partai ini justru akan memperpanjang umur rezim kerajaan korup di Maroko (al-aqsa.org, 16/12/2011).
Sstem pemerintahan yang ada di dunia Islam, semuanya memang harus dirombak secara total menuju sistem Islam secara independen. artinya lepas dari segala pengaruh dan intervensi pihak di luar Islam.