Negara tanpa Wibawa

DEGRADASI terus menggerus wibawa pemerintah. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan jalan terbaik untuk menemukan solusi bagi persoalan mereka.

Masyarakat pun akhirnya bertindak sendiri dan hal itu membuat keadaan bertambah buruk. Dua peristiwa di dua tempat berbeda, pekan lalu, menjadi saksi dari jatuhnya kewibawaan pemerintah tersebut.

Peristiwa pertama terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1), saat sekitar sepuluh ribu orang membakar Kantor Bupati Bima. Mereka menuntut Bupati Bima Ferry Zulkarnaen mencabut izin usaha pertambangan bagi PT Sumber Mineral Nusantara yang dianggap merugikan masyarakat.

Tak hanya itu. Mereka juga membebaskan paksa 53 tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Raba, Bima. Semua itu berlangsung di depan hidung polisi tanpa bisa dicegah.

Peristiwa kedua, hanya berselang satu hari kemudian, berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Lebih dari 10 ribu buruh berunjuk rasa memblokade jalan tol saat mempersoalkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Aksi itu berdampak serius bagi ekonomi akibat terganggunya produksi dan distribusi barang dan jasa.

Aksi di Bekasi itu pun berlangsung di depan mata polisi. Aparat tak bisa berbuat banyak. Aksi blokade itu membuat Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan sebaliknya lumpuh selama 8 jam.

Bukan cuma tak mampu mencegah, negara pun dianggap melakukan pembiaran, yaitu membiarkan buruh dan pengusaha berhadapan dalam perkara upah.

Peristiwa di Bima dan Bekasi itu menunjukkan pemimpin dan aparat negara tak punya wibawa. Sistem pemerintahan seperti tidak berjalan karena semua dibiarkan tanpa mampu dicegah.

Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi wibawa mereka. Kewibawaan meniscayakan satunya kata dan perbuatan. Bila komitmen pemberantasan korupsi diucapkan, ia harus dilaksanakan. Bila komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat diikrarkan, ia pun harus ditunaikan. (mediaindonesia.com, 30/1/2012)