Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Walikota Hasselt, Hilde Claes setelah berkonsultasi dengan Dinas Keamanan dan Departemen Dalam Negeri memutuskan untuk melarang Hizbut Tahrir menggelar Konferensi Khilafah di Belgia, yang rencananya akan diselenggarakan pada 4 Maret 2012.
Walikota membenarkan bahwa ia telah melarang digelarnya Konferensi itu dengan mengatakan: “Saya telah memutuskan untuk melarang Konferensi itu berdasarkan undang-undang tanggal 23/03/1995 tentang pengingkaran dan pembenaran kejahatan historis (NEGATIONISM), dan di sana juga ada pertentangan dengan undang-undang pencegahan rasisme. Dalam hal ini, kami tidak dapat menjamin aspek keamanan. Sehingga, itu saja sudah cukup sebagai landasan untuk melarang digelarnya pertemuan itu.”
Sebelumnya Hizbut Tahrir telah sukses menggelar sejumlah konferensi dan demonstrasi di Belgia, dengan sepengetahuan otoritas Belgia, serta satu pun tidak pernah terjadi masalah keamanan, bahkan aparat keamanan berkali-kali menyatakan kekaguman dan apresiasinya terhadap pengorganisasian yang sangat baik dan rapi, serta kedisiplinan para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa kepolisian menyarankan untuk tidak menggelar demontrasi karena alasan khawatir atas keamanan. Sehingga kami yakin bahwa masalah kekhawatiran atas keamanan hanyalah kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat oleh walikota saja.
Jika walikota sibuk dengan aspek keamanan dan khawatir bahwa konferensi itu akan menyebabkan kekacauan publik, maka ia seharusnya mencari penyebab semua ini pada pihak-pihak lain yang kerjanya hanya menyerang Islam dan kaum Muslim dengan cara menghina dan memaki. Mereka itulah yang lebih utama untuk diawasi, karena mereka yang sedang merusak hubungan kaum Muslim dengan non-Muslim dengan menyiramkan semangat kebencian dan kedengkian. Mereka adalah orang yang mengorganisir kampanye kebohongan dan membuat cerita-cerita palsu untuk mencegah digelarnya konferensi dengan mengagitasi masyarakat. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh walikota itu sendiri.
Adapun terkait rasisme, maka dari mana sumber perkataan walikota ini? Apakah kami terbukti rasisme; apakah ditemukan dalam tsaqafah (budaya) kami sesuatu yang membuktikan bahwa kami rasisme; dan adakah sebelumnya seseorang dari partai kami yang diadili karena rasisme itu? Ini tidak lain hanyalah tuduhan yang tak seseorang pun mampun membuktikan. Dengan kata lain, semua ini hanyalah kebohongan semata.
Adapun tentang apa yang disebutnya dengan pengingkaran dan pembenaran kejahatan historis, maka tentang apa walikota itu berbicara? Apakah kami telah mengingkari sebuah fakta historis, dan apa itu? Atau maksud walikota itu adalah kejahatan genosida di Kongo? Apakah ini yang ia maksudkan?
Sesungguhnya klaim-klaim pelanggaran keamanan dan rasisme itu semuanya batil. Dan bisa saja walikota membuktikan perkara ini dengan mengundang para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir untuk berdiskusi dan menjelaskan semua hal. Hanya saja ia telah jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh para pendukung ekstremisme sayap kanan dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka. Sebenarnya keputusan pelarangan ini diambil sendiri oleh walikota, kemudian berusaha mencari pembenaran dengan berkonsultasi pada Dinas Keamanan dan Departemen Dalam Negeri. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri Belgia Joelle Milquet menegaskan dengan dengan mengatakan: “Kami telah berkonsultasi dengan walikota Hasselt Hilde Claes untuk mempertimbangkan kemungkinan melarang digelarnya konferensi, mengingat konferensi itu akan digelar di aula milik negara.”
Akhirnya, kami mempertanyakan walikota yang mengatakan: “Saya melarang konferensi ini. Saya bertanggung jawab untuk sistem demokrasi, dan menolak segala bentuk ekstremisme.” Apakah ini demokrasi yang ia mengklaim untuk terus melindunginya, yaitu demokrasi yang dibangun di atas kecurangan, bukan berdasarkan pembuktian? Apakah kebebasan berekspresi akan dijamin oleh kalian, asalkan tidak mengekspresikan pendapat Islam?
Sungguh dalam hal ini, walikota telah mengzalimi kami dengan keputusannya yang melarang kami mendapatkan hak kami untuk berekspresi. Dengan demikian telah terbukti bahwa sistem demokrasi liberal tidak jujur dengan dirinya sendiri (Okay Pala: Anggota perwakilan Hizbut Tahrir – Belanda).
Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 17/2/2012.
