Pemerintah Lepas Tangan dan Cari Kambing Hitam

HTI-Press. Alih-alih merasa bertanggung jawab atas insiden pembagian zakat berujung maut di Pasuruan, pemerintah malah berlepas tangan dan menyalahkan pihak yang membagikan zakat tersebut sebagai kambing hitam. Hendri Saparini menyatakan peristiwa tersebut sebenarnya menjadi wujud kegagalan pemerintah, sementara pemerintah sendiri merasa harus ada yang disalahkan. Karena jika tidak, maka akan ketahuan bahwa pemerintahlah sebenarnya yang salah.

“Cara yang paling mudah adalah dengan menyalahkan pihak lain,” ujar Hendri saat diwawancarai HTI Press, Selasa (16/09/08).

Pemerintah Indonesia yang menganut sistem ekonomi neo-liberal, lanjut Hendri, telah menempatkan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya sebagai kebijakan residual. Artinya, hanya akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu dengan sisa anggaran yang ada.

“Kalau pemerintah betul-betul ingin memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan tugas utamanya maka seharusnya dana APBN yang meningkat dari Rp. 380 triliun menjadi Rp. 1.120 triliun digunakan dengan prioritas utama untuk pendidikan, lapangan kerja, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya,” kata Hendri.

Ia pun menyayangkan pilihan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan soal pembayaran utang dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi padat modal. Seperti misalnya lebih memilih membangun jalan tol, bukannya membangun irigasi yang telah 10 tahun diabaikan pemerintah.

Pemerintah merasa benar karena dilegalkan konstitusi

Hendri Saparini juga mengungkapkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran luar biasa dari penafsiran isi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi di negara ini. Misalnya, disebutkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara, maka negara dalam hal ini diterjemahkan sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

Walhasil, yang semestinya pemerintah lebih mendahulukan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak, penyediaan buku dan kebutuhan dasar pendidikan, namun hal itu tak dilakukannya.

“UUD pun sudah dibawa ke prinsip-prinsip ekonomi neo-liberal,” tegas Hendri.

Jadi, wajar saja jika pemerintah merasa secara legal memilih kebijakan-kebijakannya yang tak lagi memihak pada rakyatnya. “Bukan pada masyarakat banyak, tapi pada kelompok kapitalis dan pemilik modal serta kelompok elite,” pungkasnya. *** (ihsan)