Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sejumlah ormas Islam menggelar konferensi pers penolakan kenaikan harga BBM per 21 April mendatang. “Karena kebijakan ini merupakan langkah menuju liberalisasi pengelolaan Migas di Indonesia khususnya di sektor hilir setelah liberalisasi di sektor hulu telah sempurna dilakukan,” ungkap Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, Kamis (15/3) siang di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.
Menurutnya, liberalisasi tidak lain adalah penguasaan yang lebih besar pengelolaan Migas kepada swasta maupun asing dan pengurangan peran negara. “Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri,” tegasnya.
Di samping merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Oleh karenanya, para tokoh Ormas Islam tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan proses liberalisasi dan sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola dengan sistem yang sejalan dengan religiusitas mayoritas penduduk negeri ini yakni Islam.
“Menurut syariah Islam, migas harus dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukan bagi sebesar-besar kesejahteraan seluruh rakyat!” ungkap Ismail.
Para tokoh yang hadir untuk menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas tersebut di antaranya adalah Ahmad Djauhari Syamsudin (Ketum SI), Fikri Bareno (Al Ittihadiyah), Mahladi (PP Hidayatullah), Lauw Feng Kun (PITI) dan Ahmad Sujai (DA INA).
Selain itu, hadir pula kalangan profesional dan mahasiswa yang juga secara tegas menolak kenaikan harga BBM, di antaranya, Helmi M Burin (Ekonom), Ahmad Daryoko (SP BUMN strategis), Achmad Michdan (TPM), Iin sholihin (dosen IPB) dan sejumlah mahasiswa perwakilan dari berbagai kampus di Jabodetabek dan Jawa Barat yang tergabung dalam Gema Pembebasan.[]joko prasetyo
alhamdulillah dah ad info yg pnting buat umat bahwa pada dasarnya sejak dari era orde baru pengellolaan migas di indonesia tlah banyak salah urus manajemen yg pling banyak di untungkan adalah phak swasta / asing
hal itu terbukti dengan banyak penanda tangannan kontrak dengan pihak asing yg selalu di untungkan, bp migas hanya berlaku sperti stempel saja yg nyaris tidak berfungsi sebagai mana fungsinya sebagai operator sistem distribusi migas di ind tnpa mampu mengendalikan peredaran migas
dengan dalih ada pertamina sebagai operator di lapangan